HUKUM PIDANA VS HUKUM ACARA PIDANA: PENGERTIAN, PERBEDAAN, DAN RELEVANSINYA DALAM ERA DIGITAL

Qomaruzzaman, Ketua PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak

Dalam ranah hukum, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana adalah dua konsep yang saling melengkapi namun memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda. Keduanya merupakan tulang punggung sistem peradilan pidana di Indonesia dan memainkan peran penting dalam menjaga keadilan serta ketertiban masyarakat. Melalui tulisan ini, kita akan mengurai secara naratifdeskriptif pengertian, perbedaan, contoh kasus, serta relevansi kedua konsep tersebut dalam era digital.

  Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Hukum Pidana, sering disebut sebagai hukum materiil, adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana (delik) beserta sanksisanksinya. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan diancam dengan hukuman tertentu, seperti penjara atau denda. Menurut Andi Hamzah, Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (Hamzah, 2018, h. 23). Contohnya, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan hukuman maksimal lima tahun penjara.

 

Di sisi lain, Hukum Acara Pidana adalah aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Hukum Acara Pidana sering disebut sebagai "hukum tentang cara" karena memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Mardani, 2020, h. 45). Misalnya, dalam proses penyidikan, polisi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan bukti yang diperoleh sah secara hukum .

 

  Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Perbedaan utama antara Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terletak pada objek yang diatur. Hukum Pidana fokus pada substansi aturan, yakni apa yang dilarang dan sanksinya. Sebaliknya, Hukum Acara Pidana lebih menekankan pada prosedur atau mekanisme pelaksanaan hukum tersebut . Misalnya, jika Hukum Pidana menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindak pidana, maka Hukum Acara Pidana menjelaskan bagaimana polisi harus melakukan penyelidikan, jaksa menuntut, dan hakim memutus perkara tersebut.

 Selain itu, Hukum Pidana bersifat statis karena aturannya telah ditetapkan dalam undangundang, sedangkan Hukum Acara Pidana bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan metode investigasi modern . Sebagai contoh, penggunaan alat bukti digital dalam kasus cybercrime memerlukan adaptasi dalam Hukum Acara Pidana. Menurut Romli (2021, h. 78), perkembangan teknologi informasi memaksa aparat penegak hukum untuk memahami kedua jenis hukum ini secara komprehensif.

  Contoh Kasus Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Untuk memperjelas perbedaan, mari kita lihat beberapa contoh konkret. Dalam Hukum Pidana, Pasal 338 KUHP mengatur bahwa pembunuhan sengaja dapat dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, dalam Hukum Acara Pidana, proses pembuktian unsurunsur delik pembunuhan diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa setiap bukti harus diajukan secara sah dalam persidangan .

 Contoh lain adalah kasus korupsi. Di bawah Hukum Pidana, pelaku korupsi dapat dijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dalam Hukum Acara Pidana, proses penanganan kasus korupsi diatur dalam KUHAP dan peraturan khusus seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .

  Relevansi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Era Digital

 Era digital membawa tantangan baru bagi penegakan hukum, terutama dalam hal kejahatan siber (cybercrime). Menurut Mardani (2020, h. 56), perkembangan teknologi informasi memaksa aparat penegak hukum untuk memahami kedua jenis hukum ini secara komprehensif. Misalnya, dalam kasus pencurian data pribadi, Hukum Pidana menetapkan ancaman pidana bagi pelaku, sedangkan Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana data elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah .

 Selain itu, prinsipprinsip Hukum Acara Pidana seperti praduga tak bersalah dan keterbukaan menjadi sangat relevan dalam era digital. Prinsip praduga tak bersalah, misalnya, menjamin bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . Hal ini penting untuk melindungi hak asasi manusia di tengah maraknya penyalahgunaan media sosial untuk mencemarkan nama baik.

  Penutup

 Melalui pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memiliki peran yang sama pentingnya dalam sistem peradilan pidana. Jika Hukum Pidana menetapkan aturan substansial tentang tindak pidana dan sanksinya, maka Hukum Acara Pidana menyediakan kerangka prosedural untuk menegakkan aturan tersebut. Keduanya saling melengkapi dan harus dipahami secara komprehensif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat umum.

 

  Adagium Hukum

 

1. "Fiat Justitia Ruat Caelum" 

    Arti: Biarlah Keadilan Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh. 

    Penjelasan: Adagium ini relevan dengan pembahasan di atas karena menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana.

 

2. "Nullum Crimen Sine Lege" 

    Arti: Tidak Ada Kejahatan Tanpa UndangUndang. 

    Penjelasan: Prinsip ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana hanya dapat diterapkan jika ada aturan yang jelas mengatur suatu tindakan sebagai kejahatan .

 

3. "Audiatur Et Altera Pars" 

    Arti: Hendaklah Didengar Pihak Lainnya. 

    Penjelasan: Prinsip ini sangat relevan dalam Hukum Acara Pidana, di mana setiap pihak berhak mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan .