1.
UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2.
UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji;
3.
UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
4.
UU RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang
lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam
dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam;
6.
UU RI No. 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang mengatur tentng Taman Kanak-Kanak (TK) Menyelenggarakan Pendidikan untuk
Mengembangkan Kepribadian dan Potensi Diri Sesuai dengan Tahap Perkembangan
Peserta Didik. Raudhatul Athfal (RA) Menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan
Islam yang Menanamkan Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan kepada Peserta Didik
untuk Mengembangkan Potensi Diri seperti pada Taman Kanak-Kanak;
7.
UU RI No. 18 tahun 2003
tentang Advokat yang Mengatur atau Mengakomudir Asosiasi Pengacara Syariah
Indonesia (APSI);
8.
UU RI No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf;
9.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
10.
UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No.
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11.
UU RI No. 13 Tahun 2008 Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
12.
UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah;
13.
UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara;
14.
UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan
atas Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Haji;
15.
UU RI No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23
tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
16.
UU RI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI
No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
17.
UU RI No. 36 tentang Kesehatan yang mengandung
norma-norma agama
18.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari' ah (KHES);
19.
Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia yang Pelaksanaan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip
Syariah;
20.
Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang
Pelaksanaan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
21.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah
Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh;
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau
Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari
Penghasilan.

0 komentar:
Posting Komentar