Senin, 09 April 2012

DAFTAR PRODUK FORMALISASI HUKUM ISLAM PASCA REFORMASI


1.        UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2.        UU RI No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3.        UU RI No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah;
4.        UU RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam;
5.        UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
6.        UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang mengatur tentng Taman Kanak-Kanak (TK) Menyelenggarakan Pendidikan untuk Mengembangkan Kepribadian dan Potensi Diri Sesuai dengan Tahap Perkembangan Peserta Didik. Raudhatul Athfal (RA) Menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam yang Menanamkan Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan kepada Peserta Didik untuk Mengembangkan Potensi Diri seperti pada Taman Kanak-Kanak;
7.        UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang Mengatur atau Mengakomudir Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
8.        UU RI No.  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
9.        Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
10.    UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
11.    UU RI No. 13 Tahun 2008 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
12.    UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah;
13.    UU RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
14.    UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Haji;
15.    UU RI No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
16.    UU RI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
17.    UU RI No. 36 tentang Kesehatan yang mengandung norma-norma agama
18.    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari' ah (KHES);
19.    Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang Pelaksanaan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
20.    Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang Pelaksanaan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
21.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh;
22.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan.

0 komentar:

 
Copyright 2010 "Banyak Baca Jadi Tau, Jarang Baca Kurang Tau, Tidak Baca Jadi Sok Tau". All rights reserved.
Themes by Bonard Alfin Blogger Templates - PlayStation Vita - Studio Rekaman - Software Rekaman