Revisi UU Desa 8 Tahun 2 Periode: Ancaman Korupsi dan Transaksi Politik

Opini

Revisi Undang-Undang (UU) Desa yang baru-baru ini disetujui DPR menimbulkan kontroversi dan perlu menjadi perhatian serius. Meskipun beberapa pihak mendukung perubahan ini, penulis berpendapat bahwa revisi UU Desa ini membawa potensi bahaya yang serius, terutama terkait dengan korupsi dan transaksi politik yang merugikan masyarakat.

Salah satu masalah utama dalam revisi UU Desa adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih 2 periode. Meskipun alasan yang mendasarinya adalah untuk memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, namun ini juga dapat membuka celah terjadinya korupsi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, kepala desa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Selain itu, perpanjangan masa jabatan tersebut juga dapat berdampak negatif pada proses demokrasi di tingkat desa. Dengan membatasi pergantian kepala desa hanya dalam dua periode, hal ini dapat mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat dan mempersempit ruang demokrasi di tingkat desa. Pengambilan keputusan yang tidak transparan dan kurang akuntabilitas dapat menjadi konsekuensi dari perpanjangan masa jabatan ini.

Selanjutnya, revisi UU Desa juga memberikan sinyal potensial tentang meningkatnya transaksi politik di tingkat desa. Dalam konteks politik lokal, perubahan ini dapat memperkuat pengaruh politik dan kekuasaan tertentu dalam pemilihan kepala desa. Kemungkinan adanya pertukaran suara atau praktik politik yang tidak sehat dapat merusak integritas demokrasi di tingkat desa.

Penting untuk mencermati bahwa desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan di tingkat desa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap praktik korupsi dan transaksi politik yang merugikan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam revisi UU Desa.

Penulis berpendapat bahwa revisi UU Desa seharusnya memperkuat pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam kepemimpinan desa. Langkah-langkah yang memperkuat partisipasi masyarakat, memastikan penggunaan anggaran yang transparan, serta melibatkan lembaga pengawas independen akan menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi dan transaksi politik yang merugikan.

Sebagai masyarakat, kita harus aktif mengawasi pelaksanaan revisi UU Desa ini dan mengadvokasi perlindungan terhadap korupsi serta transaksi politik yang merugikan masyarakat. Kita harus mengingat bahwa keadilan, integritas, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap perubahan kebijakan yang mempengaruhi desa.

Revisi UU Desa adalah sebuah perubahan yang penting dalam sistem pemerintahan kita. Namun, kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa perubahan ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Kita perlu memastikan bahwa revisi UU Desa ini benar-benar memberikan manfaat yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat desa.

 Oleh Qomaruzzaman (Dosen Hukum Tata Negara Islam/Sekprodi HTN Fasya IAIN Pontianak

Catatan Kecil Malam Jumat,  28 Rajab 1445 /09 Februari 2024
Jam 02. 45 Dini hari wib)