Refleksi Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945: Harmonisasi Hukum, Politik, Sosial, dan Keberagaman

Qomaruzzaman; Ketua PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak

Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Sebagai dasar negara yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga sebuah filosofi yang terus hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat modern. Dalam refleksi ini, penulis akan mengeksplorasi Pancasila dari empat aspek utama: hukum, politik ketatanegaraan, sosial, dan moderasi beragama.

 

Pancasila Sebagai Landasan Filosofis dan Konstitusional

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila memberikan arah bagi pembentukan hukum positif di Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Salah satu contohnya adalah pengaturan hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Namun, tantangan dalam penerapan hukum sering kali muncul akibat adanya disparitas antara norma hukum tertulis dan praktik di lapangan. Misalnya, masih ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan secara tuntas, seperti peristiwa Trisakti dan Semanggi III. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum harus lebih kuat didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila agar dapat menciptakan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Pancasila juga memberikan kerangka bagi penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Dalam konteks ini, sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” menegaskan pentingnya penghormatan terhadap keyakinan setiap individu tanpa memandang agama atau kepercayaannya. Prinsip ini menjadi landasan bagi undang-undang yang melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat multikultural Indonesia.

 Aspek Politik Ketatanegaraan

Dari perspektif politik ketatanegaraan, Pancasila menjadi fondasi demokrasi Indonesia yang unik. Berbeda dengan model demokrasi Barat yang cenderung individualistik, demokrasi Pancasila bersifat kolektif dan berbasis gotong royong. Sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menggambarkan bagaimana keputusan politik harus lahir dari musyawarah untuk mencapai mufakat.

Namun, realitas politik kontemporer menunjukkan adanya distorsi nilai-nilai tersebut. Politik identitas dan polarisasi sosial telah mereduksi semangat gotong royong dalam sistem perwakilan. Media massa sering kali menjadi alat propaganda yang memperburuk polarisasi politik, sehingga mengaburkan nilai-nilai musyawarah mufakat yang diajarkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan politik berbasis Pancasila sangat mendesak untuk dilakukan guna memperkuat demokrasi Indonesia.

Selain itu, Pancasila juga menuntut adanya kepemimpinan yang bijaksana dan berintegritas. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya solidaritas nasional di tengah kemajemukan suku, agama, dan budaya. Kepemimpinan yang inklusif dan visioner menjadi kunci untuk menjaga stabilitas politik dan ketahanan nasional.

 

Penguatan Solidaritas Nasional

Di bidang sosial, Pancasila menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia. Sila ketiga, “Persatuan Indonesia,” menekankan pentingnya solidaritas nasional di tengah kemajemukan suku, agama, dan budaya. Namun, tantangan besar terhadap persatuan ini datang dari maraknya intoleransi dan radikalisme. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 7% populasi Indonesia memiliki pandangan ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi. Esai-esai tentang pendidikan dan keislaman menunjukkan bahwa dialog lintas agama dan budaya dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk memperkuat kerukunan sosial. Selain itu, peran media massa sangat penting dalam menyebarkan narasi-narasi positif yang mendukung nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan karakter juga menjadi faktor penting dalam memperkuat nilai-nilai sosial Pancasila. Sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya harus menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan sejak dini.

 

Harmoni dalam Keberagaman

Moderasi beragama adalah salah satu wujud nyata dari sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Moderasi beragama mengajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan atau pandangan agama kepada orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebersamaan. Di era globalisasi, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman agama dan kepercayaan.

Moderasi beragama harus dipromosikan melalui pendidikan formal maupun nonformal. Institusi pendidikan, seperti sekolah dan pesantren, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama sejak dini. Selain itu, tokoh agama dan masyarakat juga harus menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama di kehidupan seharihari.

Moderasi beragama juga harus didukung oleh regulasi yang inklusif. Misalnya, undang-undang tentang kebebasan beragama harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak hanya melindungi mayoritas, tetapi juga mengakomodasi hakhak kelompok minoritas.

 

Penutup

Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 adalah momentum untuk merefleksikan kembali komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar negara. Dalam konteks hukum, politik ketatanegaraan, sosial, dan moderasi beragama, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman untuk menghadapi berbagai tantangan zaman. Namun, upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan, regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kuasa/Wakil dalam Persidangan Perkara Hukum di Indonesia

 

Dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, kehadiran kuasa atau wakil menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Kuasa atau wakil merupakan subjek yang diberikan kewenangan oleh pihak yang berperkara untuk mewakili hakhak hukumnya di hadapan pengadilan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan hak azasi setiap warga negara untuk didampingi oleh pembela hukum yang profesional dan kompeten. Dalam konteks ini, terdapat beberapa jenis kuasa atau wakil yang dapat bertindak sebagai representasi dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon/Termohon di pengadilan, seperti Advokat, Jaksa, Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI, Direksi/pengurus atau karyawan, serta kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), biro hukum TNI/Polri, atau kerabat dekat.

 Pengertian dan Peranan MasingMasing Kuasa atau Wakil

 1. Advokat 

Sebagai profesi lepas yang independen, Advokat memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam dunia hukum. Pasal 32 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa “setiap Advokat berhak mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan bantuan hukum kepada siapa saja yang memerlukan jasa mereka.” Advokat diberikan kewenangan mutlak untuk mewakili kepentingan klien baik dalam perkara perdata maupun pidana. Keberadaannya juga dilindungi undangundang agar tidak terjadi intervensi dari pihak mana pun, termasuk aparat penegak hukum lainnya (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013, h. 58–61).

 2. Jaksa 

Berbeda dengan Advokat, Jaksa adalah aparatur negara yang bertindak sebagai eksekutor kebijakan hukum publik. Namun, dalam kapasitas tertentu, Jaksa dapat bertindak sebagai kuasa pemerintah dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa Jaksa dapat diberi kuasa khusus oleh instansi terkait untuk membela kepentingan negara. Meski demikian, ruang gerak Jaksa dalam perkara perdata lebih terbatas dan harus didasarkan pada surat kuasa khusus dari instansi terkait (h. 72).

 

3. Biro Hukum Pemerintah / TNI / Kejaksaan RI 

Lembagalembaga ini juga dapat bertindak sebagai kuasa dalam sengketa hukum yang menyangkut lembaga tersebut. Misalnya, Biro Hukum Departemen merepresentasikan kepentingan pemerintah pusat, sedangkan biro hukum TNI/Polri mewakili anggota atau keluarganya dalam perkara hukum. Mereka biasanya terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan hukum dan secara fungsional ditunjuk untuk mengelola masalah hukum institusi (h. 89–91).

 

4. Direksi / Pengurus atau Karyawan Badan Hukum 

Dalam kasus hukum yang melibatkan badan hukum seperti PT atau Yayasan, direksi atau pengurus badan hukum dapat bertindak sebagai kuasa. Bahkan, dalam beberapa kasus, karyawan yang ditunjuk secara resmi oleh manajemen juga bisa menjadi kuasa, asalkan disertai dengan surat kuasa khusus. Ini sesuai prinsip bahwa badan hukum tidak dapat bertindak sendiri tanpa perantara manusia (Santoso & Priyana, 2010, Hukum Acara Perdata, h. 103).

 5. Kuasa Insidentil yang Ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 

Kuasa jenis ini biasanya diberikan dalam situasi darurat atau ketika pihakpihak tidak mampu membayar jasa advokat. Contohnya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor biro hukum milik Polri/TNI yang diberikan kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan. Selain itu, kuasa insidentil juga mencakup kerabat dekat seperti suami/istri, orang tua, anakanak yang belum menikah, dan saudara kandung (Surat Edaran TUADILTUN MA RI No. MA/KUMDIL/8810/1987, h. 112). Hubungan keluarga ini harus benarbenar riil dan bukan bekas pasangan suami/istri.

 

 Perbedaan Perkara Kuasa/Wakil

 Perbedaan utama antara jenisjenis kuasa tersebut terletak pada latar belakang, dasar hukum, dan lingkup kuasanya. Advokat memiliki kewenangan universal dalam semua jenis perkara selama ada kuasa khusus dari kliennya. Jaksa hanya boleh bertindak jika ada pemberian kuasa khusus dari instansi pemerintah dan dalam batasbatas jabatannya. Sementara itu, biro hukum atau pengurus badan hukum hanya dapat bertindak dalam perkara yang berkaitan langsung dengan institusi atau organisasi yang diwakilinya. Adapun kuasa insidentil hanya diberikan dalam situasi tertentu dan harus mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan.

 

Surat Kuasa Khusus dan Validitasnya

 Surat kuasa khusus merupakan dokumen formal yang wajib diajukan saat pengajuan gugatan atau permohonan dan diserahkan dalam persidangan. Isi surat kuasa harus mencantumkan subjek, objek, dan pengadilan tujuan perkara secara jelas. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa khusus yang mencakup tingkat pertama, banding, hingga kasasi tetap berlaku tanpa perlu membuat surat baru (h. 123). Hal ini mempermudah proses administratif hukum tanpa melanggar hak para pihak.

 Selain itu, pencabutan kuasa cukup dilakukan sepihak oleh pemberi kuasa tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa. Pencabutan ini hanya perlu dicatat dalam berita acara sidang atau dibuatkan akta otentik tersendiri (Wignyodipuro, 2007, Hukum Acara Perdata, h. 145).

Secara filosofis, keberadaan kuasa/wakil mencerminkan prinsip dasar hak asasi manusia, yaitu hak untuk didampingi dan dibela dalam proses hukum. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pembelaan hukum. Di Indonesia, prinsip ini telah diimplementasikan dalam sistem peradilan melalui regulasi tentang kuasa hukum dan mekanisme bantuan hukum gratis bagi golongan kurang mampu.

 Selain itu, konsep kuasa/wakil juga erat kaitannya dengan prinsip due process of law dan equality before the law. Tanpa adanya kuasa/wakil yang kompeten, maka prinsipprinsip tersebut akan sulit diwujudkan. Kuasa/wakil menjadi simbol keadilan prosedural yang menjembatani kesenjangan informasi dan kemampuan teknis antara rakyat biasa dengan sistem hukum yang kompleks.

  

 Penutup

 Kuasa atau wakil dalam sistem peradilan Indonesia memiliki peran yang tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis dan normatif. Mereka adalah garda terdepan dalam upaya menjaga integritas sistem hukum, memastikan hakhak hukum individu terlindungi, dan menjamin akses keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang jenis, syarat, dan mekanisme kuasa menjadi esensial bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat awam yang ingin memahami dinamika proses peradilan di Indonesia.

 

Adagium Hukum

 1. "Actori incumbit onus probandi" 

   (Beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan tuntutan) 

   Makna: Dalam perkara hukum, pihak yang mengajukan klaim harus membuktikan dalildalilnya. Ini relevan karena kuasa/wakil wajib membantu pihak mengumpulkan alat bukti yang sah dan valid.

 

2. "Lex neminem cogit ad vana seu inutilia praestanda" 

   (Hukum tidak memaksa seseorang melakukan hal yang siasia atau tidak berguna) 

   Makna: Setiap kuasa atau wakil harus bertindak efektif dan efisien dalam memperjuangkan hak klien, bukan sekadar formalitas belaka.

 

3. "Nemo censetur ignorare legem" 

   (Tidak seorang pun dianggap tidak tahu hukum) 

   Makna: Kuasa atau wakil wajib memahami dan mengikuti aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam penyusunan surat kuasa, prosedur persidangan, dan pengambilan langkah hukum lanjutan.

 

Referensi:

 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2013). _Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama_. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

 

Santoso, A., & Priyana, R. (2010). _Hukum Acara Perdata_. Bandung: Alumni.

 

Wignyodipuro, M. (2007). _Hukum Acara Perdata_. Jakarta: Rineka Cipta.

 

Surat Edaran TUADILTUN MA RI No. MA/KUMDIL/8810/1987.

 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1994.

x

HUKUM PIDANA VS HUKUM ACARA PIDANA: PENGERTIAN, PERBEDAAN, DAN RELEVANSINYA DALAM ERA DIGITAL

Qomaruzzaman, Ketua PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak

Dalam ranah hukum, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana adalah dua konsep yang saling melengkapi namun memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda. Keduanya merupakan tulang punggung sistem peradilan pidana di Indonesia dan memainkan peran penting dalam menjaga keadilan serta ketertiban masyarakat. Melalui tulisan ini, kita akan mengurai secara naratifdeskriptif pengertian, perbedaan, contoh kasus, serta relevansi kedua konsep tersebut dalam era digital.

  Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Hukum Pidana, sering disebut sebagai hukum materiil, adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana (delik) beserta sanksisanksinya. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan diancam dengan hukuman tertentu, seperti penjara atau denda. Menurut Andi Hamzah, Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan (Hamzah, 2018, h. 23). Contohnya, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang menetapkan hukuman maksimal lima tahun penjara.

 

Di sisi lain, Hukum Acara Pidana adalah aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pelaksanaan putusan. Hukum Acara Pidana sering disebut sebagai "hukum tentang cara" karena memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia (Mardani, 2020, h. 45). Misalnya, dalam proses penyidikan, polisi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk memastikan bukti yang diperoleh sah secara hukum .

 

  Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Perbedaan utama antara Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terletak pada objek yang diatur. Hukum Pidana fokus pada substansi aturan, yakni apa yang dilarang dan sanksinya. Sebaliknya, Hukum Acara Pidana lebih menekankan pada prosedur atau mekanisme pelaksanaan hukum tersebut . Misalnya, jika Hukum Pidana menyatakan bahwa pembunuhan adalah tindak pidana, maka Hukum Acara Pidana menjelaskan bagaimana polisi harus melakukan penyelidikan, jaksa menuntut, dan hakim memutus perkara tersebut.

 Selain itu, Hukum Pidana bersifat statis karena aturannya telah ditetapkan dalam undangundang, sedangkan Hukum Acara Pidana bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan metode investigasi modern . Sebagai contoh, penggunaan alat bukti digital dalam kasus cybercrime memerlukan adaptasi dalam Hukum Acara Pidana. Menurut Romli (2021, h. 78), perkembangan teknologi informasi memaksa aparat penegak hukum untuk memahami kedua jenis hukum ini secara komprehensif.

  Contoh Kasus Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

 Untuk memperjelas perbedaan, mari kita lihat beberapa contoh konkret. Dalam Hukum Pidana, Pasal 338 KUHP mengatur bahwa pembunuhan sengaja dapat dikenai hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, dalam Hukum Acara Pidana, proses pembuktian unsurunsur delik pembunuhan diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa setiap bukti harus diajukan secara sah dalam persidangan .

 Contoh lain adalah kasus korupsi. Di bawah Hukum Pidana, pelaku korupsi dapat dijerat dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, dalam Hukum Acara Pidana, proses penanganan kasus korupsi diatur dalam KUHAP dan peraturan khusus seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi .

  Relevansi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dalam Era Digital

 Era digital membawa tantangan baru bagi penegakan hukum, terutama dalam hal kejahatan siber (cybercrime). Menurut Mardani (2020, h. 56), perkembangan teknologi informasi memaksa aparat penegak hukum untuk memahami kedua jenis hukum ini secara komprehensif. Misalnya, dalam kasus pencurian data pribadi, Hukum Pidana menetapkan ancaman pidana bagi pelaku, sedangkan Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana data elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah .

 Selain itu, prinsipprinsip Hukum Acara Pidana seperti praduga tak bersalah dan keterbukaan menjadi sangat relevan dalam era digital. Prinsip praduga tak bersalah, misalnya, menjamin bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap . Hal ini penting untuk melindungi hak asasi manusia di tengah maraknya penyalahgunaan media sosial untuk mencemarkan nama baik.

  Penutup

 Melalui pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memiliki peran yang sama pentingnya dalam sistem peradilan pidana. Jika Hukum Pidana menetapkan aturan substansial tentang tindak pidana dan sanksinya, maka Hukum Acara Pidana menyediakan kerangka prosedural untuk menegakkan aturan tersebut. Keduanya saling melengkapi dan harus dipahami secara komprehensif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat umum.

 

  Adagium Hukum

 

1. "Fiat Justitia Ruat Caelum" 

    Arti: Biarlah Keadilan Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh. 

    Penjelasan: Adagium ini relevan dengan pembahasan di atas karena menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu, baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana.

 

2. "Nullum Crimen Sine Lege" 

    Arti: Tidak Ada Kejahatan Tanpa UndangUndang. 

    Penjelasan: Prinsip ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana hanya dapat diterapkan jika ada aturan yang jelas mengatur suatu tindakan sebagai kejahatan .

 

3. "Audiatur Et Altera Pars" 

    Arti: Hendaklah Didengar Pihak Lainnya. 

    Penjelasan: Prinsip ini sangat relevan dalam Hukum Acara Pidana, di mana setiap pihak berhak mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan .

 

 

 

 PERKARA PIDANA

Qomaruzzaman (Ketua PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak)

A. Pengertian Perkara Pidana

Perkara pidana merupakan alah satu jenis kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran norma hukum pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, perkara pidana diatur secara sistematis dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai undangundang khusus lainnya. Secara umum, definisi perkara pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dinyatakan terlarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana (penjara, denda, atau bahkan hukuman mati). Menurut Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum pidana, "perkara pidana adalah manifestasi dari pelanggaran terhadap aturan hukum yang memiliki sifat imperatif dan mengikat seluruh anggota masyarakat" (Rahardjo, 2018, h. 45).

Konsep perkara pidana tidak hanya melibatkan aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari tindakantindakan yang merugikan.

 

B. Dasar Hukum Perkara Pidana

Dasar hukum perkara pidana di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “setiap perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undangundang” merupakan delik pidana. Selain KUHP, dasar hukum perkara pidana juga tertuang dalam berbagai undangundang khusus, seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Sianturi, 2020, h. 78). Dengan adanya dasar hukum ini, penegakan hukum pidana menjadi lebih terstruktur dan memiliki landasan yang kuat.

 

 C. Unsur-Unsur Perkara Pidana

Untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perkara pidana, harus memenuhi dua unsur utama, yaitu actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat). Actus reus mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan mens rea mengacu pada keadaan mental atau niat untuk melakukan tindakan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, "kedua unsur ini saling melengkapi dan menjadi syarat mutlak dalam pembuktian perkara pidana" (Arief, 2019, h. 112).

 

Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, seorang pelaku dapat dinyatakan bersalah jika ia secara sengaja mengambil barang milik orang lain tanpa izin (mens rea) dan benarbenar melakukan tindakan pengambilan tersebut (actus reus). Sebaliknya, jika pelaku tidak memiliki niat jahat (misalnya, mengambil barang karena keliru mengira barang tersebut miliknya sendiri), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkara pidana (Simanjuntak, 2021, h. 67).

 

 D. Jenis-Jenis Perkara Pidana

     1. Klasifikasi Perkara Pidana

Perkara pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (crimes) dan pelanggaran (misdemeanors). Kejahatan merupakan tindakan yang memiliki dampak serius terhadap masyarakat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau korupsi. Sementara itu, pelanggaran adalah tindakan yang dianggap kurang berat, seperti pelanggaran lalu lintas atau penggunaan senjata tajam tanpa izin (Mulyadi, 2020, h. 93).

 Selain itu, ada pula kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crimes), seperti korupsi, terorisme, dan narkotika. Kejahatan ini dianggap memiliki dampak luas terhadap stabilitas negara dan masyarakat sehingga memerlukan penanganan khusus. Misalnya, dalam kasus korupsi, pelaku tidak hanya merugikan individu tetapi juga merusak sistem perekonomian nasional (Indriyanto, 2021, h. 156).

  2. Perkara Pidana Umum dan Khusus

Perkara pidana umum diatur dalam KUHP, sementara perkara pidana khusus diatur dalam undangundang tersendiri. Contohnya, tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor, tindak pidana narkotika diatur dalam UU Narkotika, dan tindak pidana terorisme diatur dalam UU Terorisme. Penegakan hukum terhadap perkara pidana khusus sering kali melibatkan lembagalembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Narkotika Nasional (BNN) (Sianturi, 2020, h. 89).

 

E. Kesimpulan

Perkara pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan memahami definisi, unsurunsur, dasar hukum, serta jenisjenis perkara pidana, kita dapat melihat betapa kompleksnya mekanisme penegakan hukum di bidang ini. Keberhasilan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kejelasan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat.

 

Adagium Hukum

"Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege"

Makna : Tidak Ada Kejahatan Tanpa Hukum, Tidak Ada Hukuman Tanpa Hukum.

Penjelasan Singkat : Adagium ini menegaskan prinsip legalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai kejahatan jika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Prinsip ini sangat relevan dalam pembahasan dasar hukum perkara pidana, di mana setiap tindakan yang diancam dengan pidana harus memiliki landasan hukum yang jelas (Pasal 1 ayat [1] KUHP).

 

"Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea"

Makna : Perbuatan Tidak Membuat Seseorang Bersalah Kecuali Ada Niat Jahat.

Penjelasan Singkat : Adagium ini menekankan pentingnya unsur mens rea dalam perkara pidana. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kedua unsur, yaitu actus reus dan mens rea , harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perkara pidana. Tanpa niat jahat, suatu perbuatan tidak dapat dihukum secara pidana (Arief, 2019, h. 112).

 

"In Dubio Pro Reo"

Makna : Dalam Keraguan, Putusan Harus Menguntungkan Terdakwa.

Penjelasan Singkat : Adagium ini mencerminkan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang menjamin hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Prinsip ini sangat relevan dalam proses penegakan hukum pidana, di mana pembuktian harus dilakukan secara sah dan meyakinkan sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman (Rahardjo, 2018, h. 56).

 

 

 Referensi

 Arief, B. N. (2019). AsasAsas Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni. 

Indonesi. (1918). Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 

Indriyanto, S. (2021). Hukum Pidana dan Penegakannya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 

Mulyadi. (2020). Memahami Konsep Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Rahardjo, S. (2018). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 

Sianturi, R. (2020). Penegakan Hukum Pidana dalam Era Modern. Jakarta: Kencana. 

Simanjuntak, J. (2021). Analisis KasusKasus Pidana di Indonesia. Medan: USU Press. 

 

MENGENAL PERKARA KEPERDATAAN

Qomaruzzaman, SHI., MSI.
Koordinator Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum
(PKBH) Al-JAMIAH IAIN Pontianak

 Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang memegang peran vital dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, hukum perdata menjadi dasar bagi penyelesaian berbagai sengketa yang bersifat privat atau antarindividu. Untuk memahami lebih dalam tentang perkara perdata, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai pengertian hukum perdata, jenis-jenis perkara perdata, serta mekanisme penyelesaiannya.

 

 Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata _(civil law)_ adalah kumpulan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi. Hukum perdata bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan menjamin kepastian hukum dalam interaksi sosial (Dirjen Badilag RI, 2013, h. 12). Contohnya, kontrak jual beli rumah, perjanjian pinjaman uang, atau sengketa warisan.

 

Perbedaan utama antara hukum perdata dan hukum pidana terletak pada subjeknya. Dalam hukum perdata, subjeknya adalah individu atau badan hukum yang saling bersengketa, sedangkan dalam hukum pidana, negara bertindak sebagai penuntut terhadap pelaku tindak pidana (Pasal 1 KUHAP).

 

Perkara Sengketa Keperdataan

Perkara sengketa keperdataan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berhubungan dengan hak-hak pribadi. Sengketa ini dapat muncul akibat pelanggaran kontrak, klaim properti, atau masalah keluarga seperti perceraian dan warisan. Salah satu contoh nyata adalah kasus wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati (Dirjen Badilag RI, 2013, h. 45).

 Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan, kewenangan absolut pengadilan sangat penting. Kewenangan absolut adalah hak eksklusif suatu lembaga pengadilan untuk menangani jenis perkara tertentu. Misalnya, Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perceraian dan warisan. Eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan kapan saja selama proses pemeriksaan berlangsung (Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg).

 

Dasar Hukum Perkara Perdata

Penyelesaian perkara perdata di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. BW mengatur aspek materiil hukum perdata, seperti hak milik, perjanjian, dan warisan, sementara KUHAP mengatur prosedur formal dalam penyelesaian sengketa.

 

JenisJenis Perkara Perdata

Perkara perdata dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sifatnya. Berikut adalah jenis-jenis utama perkara perdata:

 

1. Perkara Perdata Umum: Meliputi sengketa kontrak, wanprestasi, dan hak milik. Contohnya, seseorang menggugat pihak lain karena tidak membayar utang sesuai perjanjian.

  

2. Perkara Perdata Khusus: Termasuk perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak dalam menangani perkara ini (Dirjen Badilag RI, 2013, h. 34).

3. Perkara Niaga: Berkaitan dengan transaksi bisnis, seperti kepailitan, arbitrase, dan sengketa perdagangan internasional.

4. Perkara Lintas Negara: Melibatkan pihakpihak dari negara berbeda, misalnya sengketa antara warga negara Indonesia dengan perusahaan asing.

 

Penyelesaian Perkara Perdata

Penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui dua cara utama: litigasi dan nonlitigasi.

1. Litigasi: Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara perdata diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, tergantung pada jenis kasusnya. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan formal, seperti pemeriksaan surat gugatan, sidang pemeriksaan saksi, hingga putusan final (KUHAP, Pasal 185).

 

2. NonLitigasi: Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Mediasi sering digunakan dalam perkara keluarga untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses pengadilan (Dirjen Badilag RI, 2013, h. 56).

 

Kesimpulan

Perkara perdata adalah bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antarindividu atau badan hukum. Dengan memahami pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, serta metode penyelesaiannya, masyarakat dapat lebih bijak dalam menghadapi masalah hukum yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat melindungi diri sendiri dalam ranah hukum.

 

 

  3 Adagium Hukum

 1. "Ubi Societas Ibi Ius" 

    Arti/Makna: Di Mana Ada Masyarakat, Di Situ Ada Hukum. 

    Penjelasan Singkat: Adagium Ini Relevan Dengan Tema Perkara Perdata Karena Menegaskan Bahwa Hukum Hadir Untuk Mengatur Hubungan Antarindividu Dalam Masyarakat, Termasuk Dalam Sengketa Keperdataan.

 

2. "Iura novit curia" 

    Arti/Makna: Hakim mengetahui hukum. 

    Penjelasan Singkat: Prinsip ini menunjukkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan hukum secara adil dalam menangani perkara perdata.

 

3. "Nemo judex in causa sua" 

    Arti/Makna: Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri. 

    Penjelasan Singkat: Adagium ini menekankan pentingnya prinsip imparsialitas dalam penyelesaian sengketa perdata, baik melalui litigasi maupun nonlitigasi.

 *A. Pengertian*

Dalam dunia hukum, kewenangan pengadilan menjadi salah satu pilar utama yang menentukan jalannya keadilan. Salah satu aspek penting dari kewenangan pengadilan adalah kewenangan absolut atau kewenangan mutlak. Istilah ini merujuk pada hak eksklusif suatu badan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu tanpa ada campur tangan dari badan pengadilan lain (Dirjen Badilag, 2013, h. 45). Dengan kata lain, kewenangan absolut adalah batas teritorial hukum yang tidak dapat dilanggar oleh pengadilan lain, bahkan jika terdapat klaim atau permohonan dari pihakpihak yang berperkara.

 *B. Dasar Hukum Kewenangan Absolut*

Kewenangan absolut di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 134 HIR (Herziene Indonesische Reglement) dan Pasal 160 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan kapan saja selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, Pasal 132 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) juga menegaskan bahwa hakim wajib menyatakan dirinya tidak berwenang jika perkara tersebut bukan menjadi yurisdiksinya, meskipun tidak ada eksepsi dari pihak tergugat (KUH Perdata, 1981, h. 78).

 Pentingnya kewenangan absolut ini juga tercermin dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Misalnya, dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa perceraian, warisan, atau masalah harta bersama, sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Dirjen Badilag, 2013, h. 47).

 *C. Jenis-Jenis Kewenangan Absolut*

Kewenangan absolut dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara yang menjadi yurisdiksi pengadilan tertentu. Berikut adalah beberapa jenis kewenangan absolut yang dikenal dalam sistem peradilan Indonesia:

*1. Kewenangan Absolut Pengadilan Umum* 

 Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara-perkara perdata umum seperti kontrak, hutang piutang, dan sengketa properti. Pengadilan Negeri juga berwenang atas perkara pidana yang tidak termasuk dalam yurisdiksi pengadilan khusus seperti Pengadilan Militer atau Pengadilan Tipikor (KUH Perdata, 1981, h. 82).

 *2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama* 

   Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, rujuk, warisan, wakaf, dan harta bersama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama tidak dapat digantikan oleh Pengadilan Negeri, karena kewenangannya bersifat mutlak (Dirjen Badilag, 2013, h. 50).

 *3. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara* 

   Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa sengketa administrasi negara, seperti keputusan pejabat pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. PTUN tidak dapat diintervensi oleh pengadilan lain dalam memeriksa jenis perkara ini (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 1986, h. 12).

 *4. Kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi (MK)* 

   Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara uji materi undangundang, sengketa hasil pemilu, dan pembubaran partai politik. Kewenangan ini tidak dapat dipindahtangankan kepada lembaga peradilan lain (UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003, h. 15).

 

 *D. Proses Penyelesaian Eksepsi Kewenangan Absolut*

Dalam praktik peradilan, jika tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, hakim wajib memeriksa keabsahan eksepsi tersebut. Jika eksepsi diterima, maka putusan akan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Misalnya, dalam kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri, hakim akan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang karena kewenangan absolut berada di tangan Pengadilan Agama (Dirjen Badilag, 2013, h. 52). Sebaliknya, jika eksepsi ditolak, hakim akan memberikan putusan sela yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Putusan sela ini tidak dituangkan dalam putusan tersendiri, tetapi dicatat dalam berita acara persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) HIR. Menariknya, putusan sela hanya dapat diajukan banding bersamasama dengan putusan akhir, sehingga tidak dapat dipisahkan (UU Nomor 20 Tahun 1947, 1947, h. 3).

  *F. Relevansi Kewenangan Absolut dalam Sistem Peradilan*

Kewenangan absolut bukan sekadar aturan administratif, tetapi merupakan mekanisme yang menjaga independensi dan profesionalisme pengadilan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas, setiap pengadilan dapat fokus pada bidang spesialisasinya, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara lebih efektif. Selain itu, kewenangan absolut juga melindungi hakhak para pihak yang berperkara, karena mereka dapat memastikan bahwa perkara mereka diperiksa oleh pengadilan yang kompeten.

 

 Adagium Hukum

 
1. "Ubi jus, ibi remedium" 

   Arti: "Di mana ada hak, di situ ada upaya hukum." 

   Penjelasan: Adagium ini relevan dengan tema kewenangan absolut, karena menegaskan bahwa setiap hak harus memiliki jalan hukum yang jelas untuk diperjuangkan. Kewenangan absolut memastikan bahwa hakhak para pihak diperiksa oleh pengadilan yang tepat.

 

2. "Nemo Judex In Causa Sua"

   Arti: "Tidak Ada Seorang Pun Yang Boleh Menjadi Hakim Dalam Perkara Sendiri." 

   Penjelasan:

Prinsip ini menunjukkan pentingnya pembagian kewenangan absolut untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keadilan yang objektif.

 

3. "Justice delayed is justice denied" 

   Arti: "Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang hilang." 

   Penjelasan: Adagium ini relevan karena kewenangan absolut memastikan bahwa perkara diselesaikan oleh pengadilan yang berwenang, sehingga tidak ada penundaan yang tidak perlu.

 

 

 

Referensi: 

Dirjen Badilag. (2013). Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Jakarta: Dirjen Badilag. 

KUH Perdata. (1981). Bandung: Citra Aditya Bakti. 

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

21 Mei 2025 Hari Peringatan Reformasi: Refleksi Kritis di Tengah Dinamika Indonesia Kontemporer

21 Mei 2025 Hari Peringatan Reformasi: Refleksi Kritis di Tengah Dinamika Indonesia Kontemporer

Pada Rabu, 21 Mei 2025, bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal tersebut sebagai momentum perayaan kejatuhan rezim Orde Baru dan awal dari era baru dalam tata kelola pemerintahan. Tepat 27 tahun sudah sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, membuka jalan bagi lahirnya demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif . Namun, di tengah perjalanan panjang reformasi ini, berbagai tantangan struktural dan dinamika sosial-politik terkini menunjukkan bahwa proses reformasi masih belum selesai sepenuhnya.

Tanggal 21 Mei telah menjadi titik balik dalam sejarah nasional, ketika tekanan rakyat yang meluas akibat krisis ekonomi, korupsi sistemik, dan penindasan politik berhasil menjatuhkan rezim yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Reformasi yang digaungkan saat itu tidak hanya sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi juga transformasi mendasar dalam sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya bangsa . Munculnya amandemen UUD 1945, otonomi daerah, serta pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara lebih luas menjadi wujud nyata dari semangat reformasi tersebut.

Namun, seperti yang sering dikatakan oleh para pakar ilmu politik, reformasi adalah proses yang tak pernah usai. Dalam konteks Indonesia saat ini, tantangan utama adalah bagaimana menjaga komitmen pada nilai-nilai luhur reformasi di tengah ancaman resentralisasi kekuasaan, pembungkaman suara kritis, dan maraknya praktik korupsi yang masih merajalela di berbagai lapisan birokrasi .

Salah satu isu paling mendesak dalam konteks reformasi hari ini adalah perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, banyak indikator yang menunjukkan adanya kemunduran. Indeks Kebebasan Pers yang turun beberapa tahun terakhir, serta pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas sipil dan organisasi non-pemerintah, menjadi sinyal bahwa ruang demokrasi semakin menyempit .

Selain itu, revisi undang-undang terkait anti-korupsi, seperti pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga menjadi catatan kritis. Upaya untuk melemahkan lembaga antirasuah ini dikhawatirkan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda utama reformasi .

Dari segi ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, ketimpangan masih menjadi masalah besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio Gini yang cenderung stagnan, mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sementara program-program seperti Kartu Prakerja atau Bansos Tunai memberikan dampak langsung, namun belum cukup untuk mengubah struktur ketimpangan yang lebih luas .

Reformasi agraria yang sempat digaungkan pada masa awal reformasi juga belum sepenuhnya terealisasi. Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan besar masih sering terjadi, bahkan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap “stabil” secara ekonomi .

Di bidang sosial-budaya, Indonesia menghadapi tantangan dari arus radikalisme yang kian meresahkan. Meskipun pemerintah telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan program deradikalisasi, penyebaran paham ekstrem melalui media digital dan pendidikan informal terus berkembang. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani isu ini, termasuk revitalisasi kurikulum pendidikan karakter dan penguatan moderasi beragama .

Selain itu, polarisasi masyarakat pasca pemilu dan pilpres juga menjadi fenomena yang patut dicermati. Polaritas identitas yang dipertontonkan di ruang publik, baik di media sosial maupun di dunia nyata, bisa mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat yang merupakan fondasi penting dari Bhinneka Tunggal Ika .

Hari Peringatan Reformasi 21 Mei 2025 harus menjadi momen introspeksi kolektif bagi seluruh elemen bangsa. Reformasi bukan hanya soal pergantian rezim atau penegakan demokrasi formal, tetapi juga tentang transformasi mendasar dalam cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara. Jika tidak ada evaluasi dan perbaikan, maka semangat reformasi yang pernah menggema di seluruh pelosok negeri bisa saja pudar, digantikan oleh apatisme dan kekecewaan

Penulis: Qomaruzzaman

Generasi Z dan Kebangkitan Nasional: Meneguhkan Persatuan di Tengah Tantangan Zaman

 

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), sebuah perayaan yang mengingatkan kita pada lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai cikal bakal gerakan nasionalisme di Nusantara. Di tahun 2025, momentum ini membawa makna tersendiri bagi para pemuda Generasi Z—generasi kelahiran sekitar akhir 1990-an hingga awal 2010-an—yang kini menjadi motor penggerak pembangunan dan inovasi di berbagai bidang kehidupan. Bagi mereka, Harkitnas bukan sekadar simbol historis, tetapi juga panggilan moral untuk terlibat aktif dalam penguatan persatuan, kemajuan ekonomi, penegakan hukum, moderasi beragama, serta kecintaan terhadap tanah air.

Di tengah era globalisasi dan digitalisasi yang menawarkan kebebasan berekspresi, Generasi Z juga dihadapkan pada tantangan fragmentasi sosial. Dalam situasi ini, semangat Budi Utomo yang menekankan kesadaran nasionalisme dapat menjadi pegangan kuat bagi pemuda untuk tidak terjebak dalam polarisasi identitas primordial seperti suku, agama, ras, atau golongan. Sejarah mencatat bagaimana Budi Utomo berhasil menyatukan pelajar dari latar belakang berbeda untuk bersatu dalam cita-cita membangun bangsa. Semangat itu masih relevan hari ini, ketika media sosial sering kali memicu konflik horizontal dan disharmoni antarumat beragama. Namun, dengan kesadaran akan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kerukunan, generasi muda bisa memanfaatkan teknologi sebagai alat perekat persatuan, bukan sumber perpecahan.

Tidak hanya dalam ranah sosial, peran pemuda juga sangat strategis dalam menghadapi dinamika ekonomi global pasca-pandemi. Tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh kelompok usia muda, yaitu sekitar 17,2% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 (BPS, 2023, h. 4). Ini menjadi tantangan besar sekaligus peluang bagi Generasi Z untuk lebih inovatif dalam menciptakan lapangan kerja baru. Warisan Budi Utomo yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus diterjemahkan dalam bentuk nyata seperti kewirausahaan digital, startup teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Program inkubator bisnis, akses modal usaha, serta dukungan pemerintah maupun swasta harus dimanfaatkan secara optimal agar pemuda mampu membaca peluang ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi bangsa.

Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia (HAM), perkembangan demokrasi di Indonesia tak lepas dari peran aktivis muda di masa lalu, termasuk tokoh-tokoh Budi Utomo yang menjadi pelopor penyadaran hak-hak warga negara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa Generasi Z tidak boleh apatis terhadap isu-isu hukum dan keadilan. Dengan keterampilan digital dan akses informasi yang lebih luas, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi garda depan dalam advokasi transparansi birokrasi, perlindungan hak kelompok marjinal, dan reformasi sistem peradilan. Contohnya, banyak organisasi mahasiswa dan komunitas muda yang telah aktif dalam kampanye anti-korupsi, perlindungan lingkungan, dan edukasi hukum melalui platform daring. Partisipasi ini adalah warisan semangat perjuangan Budi Utomo yang ingin membangun masyarakat yang sejahtera dan adil.

 Indonesia adalah rumah bagi berbagai keyakinan dan budaya. Generasi Z, yang hidup di tengah arus radikalisme dan ujaran kebencian di internet, dituntut untuk menjadi pelopor moderasi beragama. Budi Utomo, meskipun berasaskan budaya Jawa, tidak eksklusif dan terbuka terhadap keberagaman—sebuah prinsip yang relevan sampai hari ini (Fahum UMSU, n.d., h. 3). Para pemuda bisa memulainya dengan sikap saling menghormati antarumat beragama, menjaga ketertiban dalam beribadah, serta mempromosikan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Program dialog antar-agama yang digelar di kampus-kampus dan komunitas lokal merupakan langkah konkret dalam merawat harmoni sosial.

Lebih jauh lagi, semangat kebangkitan nasional juga tak lepas dari rasa cinta kepada tanah air. Bagi Generasi Z, patriotisme tidak lagi hanya tentang angkat senjata, tetapi lebih kepada partisipasi dalam pembangunan, pelestarian budaya, dan pertahanan digital. Penggunaan teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata, produk lokal, atau bahasa daerah adalah bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia. Selain itu, ancaman hoaks dan disinformasi yang bertujuan melemahkan persatuan bangsa harus dilawan dengan literasi digital yang kuat. Pemuda punya tanggung jawab untuk menjadi filter informasi yang sehat dan menyebarluaskan konten-konten positif tentang Indonesia di ruang maya.

Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025 harus menjadi momen refleksi sekaligus aksi bagi para pemuda Generasi Z. Dari aspek sosial, ekonomi, hukum, moderasi beragama, hingga kecintaan terhadap tanah air, semangat Budi Utomo masih relevan untuk menjadi pedoman. Seperti yang dikatakan Ki Hadjar Dewantara bahwa “dengan ilmu kita maju”, maka pemuda hari ini harus percaya bahwa dengan pengetahuan, teknologi, dan integritas, mereka mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Dengan memahami sejarah dan merespons tantangan zaman, Generasi Z bisa menjadi pelanjut estafet kebangkitan nasional yang lebih inklusif, progresif, dan berkelanjutan.

“Fantasi Sedarah di Facebook: Darurat Moral atau Hanya Viral Tanpa Malu?”

Bayangin aja, bro! Ada orang ngaku cinta keluarga tapi malah bikin grup Facebook buat bahas “fantasi sedarah.” Bukan cerita horor, ini nyata—dan polisi pun ikut geleng-geleng kepala. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang memilukan, eh, malah ada oknum yang jadikan hal itu bahan fantasi. Lucu, tapi sakit. Kayak nonton sinetron tragis tapi ditonton sambil ketawa.

Ironis banget, ya? Di satu sisi kita sering denger tagline “Indonesia adalah negara religius,” tapi di sisi lain, medsos penuh konten vulgar yang justru menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan akun "Fantasi Sedarah" cuma salah satu dari banyak gejala penyakit moral yang makin parah.

Dulu, kita dibesarkan dengan harapan bahwa teknologi akan membawa kita ke era emas informasi. Tapi kenyataannya? Justru banyak yang terperosok ke jurang obsesi sesaat. Seperti ular berbisa dalam selimut hangat, konten-konten ekstrem menyusup tanpa disadari.

Facebook, dulunya tempat eksis-eksis ala anak muda, kini bisa jadi medan perang moral. Grup seperti *Fantasi Sedarah* bukan lagi soal eksplorasi imajinasi, melainkan ajang pelampiasan hasrat yang menabrak norma. Apakah ini evolusi sosial media atau kemunduran mentalitas?

Menurut data Komnas Perempuan tahun 2023, jumlah laporan kekerasan seksual meningkat drastis hingga 40% dalam lima tahun terakhir. Tapi ironisnya, platform digital justru menjadi wadah untuk meracuni pikiran generasi muda lewat konten-konten semacam ini.

Kayak beli air minum ternyata isinya racun tikus. Niatnya cari hiburan, eh malah dipropagandai fantasi yang melanggar batas kemanusiaan. Ini bukan sekadar iseng atau “main-main” di dunia maya, ini sudah masuk ranah penyebaran paham yang membahayakan psikologis masyarakat.

Dulu, nenek moyang kita mengenal adat dan tabu sebagai benteng moral. Anak kecil aja udah diajarin mana yang pantas dan tidak. Tapi sekarang? Anak SD bisa scroll konten dewasa karena filter medsos lebih longgar daripada pintu kos-kosan.

Generasi 90-an mungkin masih ingat iklan TV yang bilang “Jangan tonton siaran setelah jam 9 kalau belum dewasa.” Sekarang? Semua tersedia 24 jam, tinggal klik, dan voila! Fantasi sedarah siap dinikmati dengan kuota internet 5 ribu rupiah.

Zaman now, segala sesuatu bisa viral dalam hitungan menit. Cepatnya kayak gosip mantan yang balikan lagi. Yang lucu, kadang netizen lebih cepat klik “bagikan” daripada baca isi kontennya. Padahal, konten yang mereka sebarkan bisa jadi racun berantai.

Kalau pendidikan seksual formal saja minim, jangan heran kalau anak muda mencari jawaban di tempat yang salah. Grup Fantasi Sedarah ibarat guru privat yang malah mengajarkan kesesatan, lengkap dengan kurikulum abu-abu.

Ini bukan hanya urusan polisi atau Kementerian Komdigi. Ini urusan kita bersama. Kalau kita biarkan, maka Indonesia bakal jadi laboratorium moral yang gagal. Tapi kalau kita lawan dengan edukasi dan kontrol diri, kita bisa ubah arah badai ini (Antara News, 2024).

Di tengah badai moral ini, masih ada cahaya harapan. Anak-anak muda yang sadar pentingnya literasi digital, komunitas yang bangkit melawan ujaran kebencian, hingga tokoh agama yang mulai turun tangan. Mereka adalah pelita di tengah pekatnya malam.

Maka, mari kita jadikan ini sebagai titik awal, bukan akhir. Jangan diam jika melihat sesuatu yang salah. Jangan ikut heboh jika itu tak memberi manfaat. Karena setiap klik, setiap bagikan, bisa jadi doa yang kembali pada kita.  

Quotes

“Media adalah cermin. Tapi kalau cermin itu pecah, siapa yang bertanggung jawab atas potongan-potongannya?”

 

– Penulis – 
*Qomaruzzaman* 

#Fasya_IAIN Pontianak 
#PKBH__IAIN Pontianak 
#PWPerguNU_Kalbar 
#Guru_PP_DarNas