Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 berlangsung di tengah paradoks yang menantang. Generasi Milenial dan Gen-Z diproyeksikan mendominasi komposisi pemilih pada Pemilu 2029, tetapi dominasi angka itu belum tentu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi publik. Tema resmi "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia" menawarkan kerangka moral yang menarik, tetapi ia hanya akan menjadi retorika seremonial tanpa terjemahan kebijakan yang konkret. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki pada 29–30 Oktober 2026 dengan empat pilar—Idea, Innovation, Connection, dan Creativity—sebagai ruang kolaborasi. Pertanyaannya, apakah ruang semacam itu cukup untuk mengubah energi demografis menjadi kekuatan transformatif, atau justru berhenti sebagai panggung simbolik tahunan?
Membaca Sumpah Pemuda 2026 menuntut pisau analisis yang tidak berhenti pada slogan. Teori kebijakan publik menawarkan kerangka yang jernih: kebijakan yang efektif lahir dari formulasi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran, bukan dari asumsi elites. Ketika pemerintah merancang program kepemudaan, pertanyaan mendasar bukanlah seberapa meriah acaranya, melainkan sejauh mana ia menjawab persoalan struktural yang dihadapi Milenial dan Gen-Z—dari ketidakpastian kerja hingga tekanan kesehatan mental.
Data demografi memperlihatkan urgensi yang tidak bisa ditawar. Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa pada Pemilu 2024, pemilih dari kelompok usia 17–39 tahun mencapai lebih dari 100 juta jiwa, atau sekitar 53 persen dari total daftar pemilih tetap nasional. Angka ini menegaskan bahwa Milenial dan Gen-Z bukan sekadar pelengkap panggung politik, melainkan penentu arah kepemimpinan nasional. Kemenpora melalui IYS 2026 berupaya merespons realitas tersebut dengan menyediakan wadah bagi gagasan, inovasi, jejaring, dan kreativitas. Namun, kebijakan publik yang baik menuntut lebih dari sekadar penyediaan panggung. Ia memerlukan mekanisme umpan balik yang memastikan aspirasi anak muda terkonversi menjadi agenda legislasi dan anggaran.
Teori kebijakan publik yang dikembangkan William N. Dunn menekankan pentingnya siklus kebijakan yang utuh—dari perumusan masalah, formulasi alternatif, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Jika program kepemudaan berhenti pada tahap adopsi simbolik tanpa evaluasi yang bermakna, maka ia rentan menjadi proyek seremonial. Di sisi lain, David Easton mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah produk dari alokasi nilai-nilai secara otoritatif; artinya, setiap program yang mengatasnamakan pemuda harus mampu menunjukkan distribusi manfaat yang terukur, bukan sekadar distribusi foto dan liputan.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) memberikan landasan konstitusional yang kokoh: setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal ini bukan sekadar hiasan normatif; ia meletakkan kewajiban negara untuk menciptakan ruang partisipasi yang substantif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pun mengamanatkan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan potensi dan kapasitas, bukan melalui kooptasi politik jangka pendek. Normative gap mulai tampak ketika program kepemudaan lebih berorientasi pada output kegiatan ketimbang outcome pemberdayaan.
Filosofi "besi yang menjadi cahaya" yang diangkat dalam tema tahun ini sesungguhnya mengandung nilai strategis. Ia mengandaikan proses penempaan yang panjang, disiplin, dan berkelanjutan—bukan lompatan instan. Sayangnya, ekosistem kebijakan saat ini kerap menuntut hasil cepat dan terlihat, sehingga proses penempaan itu terpinggirkan. Milenial dan Gen-Z menghadapi quarter-life crisis, tekanan kompetisi global, dan disrupsi teknologi yang menuntut reskilling terus-menerus. Program yang hanya berhenti pada seminar motivasi dan festival kreatif tidak akan menyentuh akar persoalan.
Kritik terhadap pendekatan seremonial bukan berarti menolak ruang ekspresi seperti Merah Muda Fest atau IYS 2026. Keduanya penting sebagai katalis jejaring dan identitas kolektif. Namun, katalis tanpa saluran tindak lanjut akan kehilangan daya dorong. Di sinilah teori kebijakan publik menuntut adanya institutionalisasi partisipasi: mekanisme formal yang memungkinkan organisasi kepemudaan terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Tanpa institutionalisasi, partisipasi anak muda akan bergantung pada musim elektoral semata.
Tiga rekomendasi layak diajukan penulis. Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan agenda kepemudaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan indikator outcome yang jelas—bukan sekadar jumlah kegiatan. Kedua, Kemenpora bersama KPU dan Bawaslu perlu merancang program literasi politik berbasis fakta yang berkelanjutan, bukan musiman, agar semangat Sumpah Pemuda menjadi benteng terhadap hoaks dan polarisasi. Ketiga, organisasi kepemudaan dan kampus harus mendorong riset aksi partisipatif yang menghubungkan gagasan anak muda dengan kebutuhan masyarakat konkret.
Sumpah Pemuda 2026 bukanlah panggung untuk merayakan angka demografis semata. Ia adalah panggilan untuk mengubah klaim mayoritas menjadi kedaulatan generasi yang bermakna—sebuah penempaan panjang yang menuntut kebijakan responsif, bukan retorika musiman. Besi yang menjadi cahaya tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian menuntut perubahan yang terukur.
*Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I*
0 komentar:
Posting Komentar