*Menempa Besi Jadi Cahaya: Sumpah Pemuda dan Mandat Konstitusional Generasi Digital*

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober 2026 berlangsung di tengah paradoks yang menantang. Generasi Milenial dan Gen-Z diproyeksikan mendominasi komposisi pemilih pada Pemilu 2029, tetapi dominasi angka itu belum tentu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi publik. Tema resmi "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia" menawarkan kerangka moral yang menarik, tetapi ia hanya akan menjadi retorika seremonial tanpa terjemahan kebijakan yang konkret. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyiapkan Indonesia Youth Summit 2026 di Taman Ismail Marzuki pada 29–30 Oktober 2026 dengan empat pilar—Idea, Innovation, Connection, dan Creativity—sebagai ruang kolaborasi. Pertanyaannya, apakah ruang semacam itu cukup untuk mengubah energi demografis menjadi kekuatan transformatif, atau justru berhenti sebagai panggung simbolik tahunan?

Membaca Sumpah Pemuda 2026 menuntut pisau analisis yang tidak berhenti pada slogan. Teori kebijakan publik menawarkan kerangka yang jernih: kebijakan yang efektif lahir dari formulasi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok sasaran, bukan dari asumsi elites. Ketika pemerintah merancang program kepemudaan, pertanyaan mendasar bukanlah seberapa meriah acaranya, melainkan sejauh mana ia menjawab persoalan struktural yang dihadapi Milenial dan Gen-Z—dari ketidakpastian kerja hingga tekanan kesehatan mental.

Data demografi memperlihatkan urgensi yang tidak bisa ditawar. Komisi Pemilihan Umum mencatat bahwa pada Pemilu 2024, pemilih dari kelompok usia 17–39 tahun mencapai lebih dari 100 juta jiwa, atau sekitar 53 persen dari total daftar pemilih tetap nasional. Angka ini menegaskan bahwa Milenial dan Gen-Z bukan sekadar pelengkap panggung politik, melainkan penentu arah kepemimpinan nasional. Kemenpora melalui IYS 2026 berupaya merespons realitas tersebut dengan menyediakan wadah bagi gagasan, inovasi, jejaring, dan kreativitas. Namun, kebijakan publik yang baik menuntut lebih dari sekadar penyediaan panggung. Ia memerlukan mekanisme umpan balik yang memastikan aspirasi anak muda terkonversi menjadi agenda legislasi dan anggaran.

Teori kebijakan publik yang dikembangkan William N. Dunn menekankan pentingnya siklus kebijakan yang utuh—dari perumusan masalah, formulasi alternatif, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Jika program kepemudaan berhenti pada tahap adopsi simbolik tanpa evaluasi yang bermakna, maka ia rentan menjadi proyek seremonial. Di sisi lain, David Easton mengingatkan bahwa kebijakan publik adalah produk dari alokasi nilai-nilai secara otoritatif; artinya, setiap program yang mengatasnamakan pemuda harus mampu menunjukkan distribusi manfaat yang terukur, bukan sekadar distribusi foto dan liputan.

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (2) memberikan landasan konstitusional yang kokoh: setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal ini bukan sekadar hiasan normatif; ia meletakkan kewajiban negara untuk menciptakan ruang partisipasi yang substantif. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pun mengamanatkan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan potensi dan kapasitas, bukan melalui kooptasi politik jangka pendek. Normative gap mulai tampak ketika program kepemudaan lebih berorientasi pada output kegiatan ketimbang outcome pemberdayaan.

Filosofi "besi yang menjadi cahaya" yang diangkat dalam tema tahun ini sesungguhnya mengandung nilai strategis. Ia mengandaikan proses penempaan yang panjang, disiplin, dan berkelanjutan—bukan lompatan instan. Sayangnya, ekosistem kebijakan saat ini kerap menuntut hasil cepat dan terlihat, sehingga proses penempaan itu terpinggirkan. Milenial dan Gen-Z menghadapi quarter-life crisis, tekanan kompetisi global, dan disrupsi teknologi yang menuntut reskilling terus-menerus. Program yang hanya berhenti pada seminar motivasi dan festival kreatif tidak akan menyentuh akar persoalan.

Kritik terhadap pendekatan seremonial bukan berarti menolak ruang ekspresi seperti Merah Muda Fest atau IYS 2026. Keduanya penting sebagai katalis jejaring dan identitas kolektif. Namun, katalis tanpa saluran tindak lanjut akan kehilangan daya dorong. Di sinilah teori kebijakan publik menuntut adanya institutionalisasi partisipasi: mekanisme formal yang memungkinkan organisasi kepemudaan terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Tanpa institutionalisasi, partisipasi anak muda akan bergantung pada musim elektoral semata.

Tiga rekomendasi layak diajukan penulis. Pertama, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan agenda kepemudaan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan indikator outcome yang jelas—bukan sekadar jumlah kegiatan. Kedua, Kemenpora bersama KPU dan Bawaslu perlu merancang program literasi politik berbasis fakta yang berkelanjutan, bukan musiman, agar semangat Sumpah Pemuda menjadi benteng terhadap hoaks dan polarisasi. Ketiga, organisasi kepemudaan dan kampus harus mendorong riset aksi partisipatif yang menghubungkan gagasan anak muda dengan kebutuhan masyarakat konkret.

Sumpah Pemuda 2026 bukanlah panggung untuk merayakan angka demografis semata. Ia adalah panggilan untuk mengubah klaim mayoritas menjadi kedaulatan generasi yang bermakna—sebuah penempaan panjang yang menuntut kebijakan responsif, bukan retorika musiman. Besi yang menjadi cahaya tidak lahir dari seremoni, melainkan dari keberanian menuntut perubahan yang terukur.

*Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I*

 

Tumbuhkan Jiwa Demokrasi Siswa, MA Darnas Melaksanakan Agenda Tahunan Pemilihan Ketua OSIS

Kubu Raya — Suasana khidmat dan penuh antusiasme mewarnai Ruang Kelas 11 Madrasah Aliyah (MA) Darun Nasyiin (Darnas) Simpang Kanan Sungai Ambawang pada Sabtu, 24 Oktober 2026. Seluruh civitas akademika, mulai dari kepala madrasah, dewan guru, hingga puluhan siswa-siswi dari kelas 10, 11, dan 12, berkumpul sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB guna mengikuti agenda krusial tahunan sekolah, yakni Pemilihan Ketua OSIS MA Darun Nasyiin masa bakti 2026/2027. Kegiatan yang dirancang sebagai sarana pembelajaran demokrasi dan kaderisasi kepemimpinan ini berlangsung sukses, tertib, dan melahirkan kepengurusan baru di bawah komando Aji Salman yang terpilih secara aklamasi.

Acara yang dipandu oleh Anas Urbaningrum selaku siswa kelas 12 tersebut, diawali dengan pembacaan tawassul dan Al-Fatihah yang dipimpin oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan, Ust. Sunandi, S.Pd.I. Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan sosialisasi mekanisme pemilihan oleh pembina Osis Ust. Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I. Para siswa kemudian menyimak pemaparan visi dan misi dari kedua kandidat kuat calon ketua OSIS, yakni nomor urut satu Aji Salman dan nomor urut dua Muhammad Faiz, yang memaparkan gagasan progresif mereka untuk kemajuan organisasi madrasah ke depan

Proses pemungutan suara berlangsung dengan dinamis dipandu langsung oleh Ustzh. Ana Sutiana. Dengan ending Aji Salman terpilih secara mutlak sebagai Ketua OSIS MA Darnas Masa Bakti 2026-2027, menggantikan ketua periode sebelumnya, Imam Haromain. Usai terpilih, Aji Salman bersama Pembina OSIS sekaligus Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ust. Qomaruzzaman, langsung membentuk tim formatur guna menyusun struktur kepengurusan inti serta divisi-divisi strategis organisasi untuk satu tahun masa bakti ke depan.

Berdasarkan hasil penyusunan tim formatur, susunan pengurus inti OSIS MA Darun Nasyiin Masa Bakti 2026/2027 dipimpin oleh Aji Salman sebagai Ketua Umum, didampingi Muhammad Faiz sebagai Wakil Ketua I, dan Nur Aini sebagai Wakil Ketua II. Posisi Sekretaris I dan II dipercayakan kepada Ilyas dan Zulva, sementara jabatan Bendahara I dan II dipegang oleh Berisi bersama Siti Khoiriyah. Selain pengurus inti, kepengurusan baru ini juga dilengkapi dengan lima bidang atau divisi operasional guna menunjang produktivitas siswa. Divisi Keilmuan dan Keagamaan diisi oleh Hilman, Bayu, Husnul Khotimah, dan Andi. Divisi Minat, Bakat, dan Kreasi digawangi oleh Reza, Rizal, Mila, dan Suci Rahmawati. Sementara itu, Divisi Olahraga dipegang oleh Hulaimi, Wildan, Sufairoh, dan Nofal. Adapun Divisi Kebersihan dikelola oleh Aby, Nizam, Azril, dan Dewi, serta Divisi Keamanan yang diemban oleh Imam Fahrozi, Mirza, Hanif, dan Musfikul.

Rangkaian acara kemudian berlanjut ke prosesi pelantikan pengurus baru. Tahapan ini diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kepengurusan oleh Ust. Sunandi, S.Pd.I., yang kemudian disusul dengan pembacaan ikrar pelantikan oleh Kepala Madrasah Aliyah Darun Nasyiin, Ust. Abdul Aziz, S.Pd.I. Prosesi ini ditandai dengan penyerahan jabatan secara simbolis atau serah terima jabatan (Sertijab) dari ketua OSIS lama, Imam Haromain, kepada ketua OSIS terpilih, Aji Salman, yang diabadikan melalui sesi foto bersama seluruh jajaran pengurus baru bersama pimpinan madrasah dan dewan guru yang hadir.

Dalam sesi arahan dan mauidhoh, Kepala Madrasah Aliyah Darun Nasyiin, Ust. Abdul Aziz, S.Pd.I., menyampaikan pesan penting agar pengurus OSIS yang baru dilantik dapat terus mengembangkan diri dan merealisasikan program-program nyata yang berdampak luas bagi madrasah. Beliau secara khusus menekankan pentingnya menghidupkan kembali kegiatan keagamaan seperti muhadharah, mengadakan pelatihan praktik perawatan jenazah, menyelenggarakan seminar dengan mengundang para alumni melalui Forum Komunikasi Mahasiswa Darun Nasyiin (FKMD), serta menggalakkan pengumpulan data dan aksi penggalangan dana di kelas-kelas apabila terdapat keluarga besar madrasah yang tertimpa musibah atau meninggal dunia.

"Kami berharap pengurus OSIS masa bakti 2026/2027 ini mampu membawa warna baru, aktif berinovasi, serta merealisasikan program-program positif yang tidak hanya mendongkrak prestasi akademik maupun non-akademik siswa, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial seperti pelatihan perawatan jenazah dan solidaritas kemanusiaan di lingkungan madrasah," ujar Ust. Abdul Aziz, S.Pd.I.

Senada dengan kepala madrasah, Pembina OSIS sekaligus Waka Kurikulum, Ust. Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I., memberikan motivasi mendalam kepada para siswa agar menumbuhkan semangat tinggi dalam berorganisasi. Menurutnya, pengalaman berorganisasi di bangku madrasah adalah kawah candradimuka yang sangat berharga untuk melatih diri menjadi pribadi yang besar dan cakap dalam hal administrasi, seperti terampil membuat surat-menyurat dan proposal kegiatan. Beliau juga mengingatkan bahwa banyak alumni MA Darun Nasyiin yang kini sukses meniti karier di masyarakat berkat tempaan pengalaman organisasi sewaktu sekolah, mulai dari figur yang dipercaya menjadi kepala desa, istri kepala desa, presiden mahasiswa di perguruan tinggi, hingga pemimpin organisasi kepemudaan di tingkat regional maupun nasional.

"Semangatlah berorganisasi dan jadikan wadah OSIS ini sebagai tempat belajar berproses menjadi orang besar. Banyak alumni kita yang hari ini sukses berkiprah di luar sana, ada yang menjadi kepala desa, istri kepala desa, presiden mahasiswa, hingga ketua organisasi kepemudaan, dan semua itu berkat keberkahan keseriusan mereka menempa diri dalam organisasi semasa sekolah di MA Darun Nasyiin, termasuk belajar membuat surat-menyurat serta proposal," tutur Ust. Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I.

Sementara itu, Aji Salman selaku Ketua OSIS terpilih menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah besar ini bersama seluruh jajaran pengurus yang telah dibentuk melalui kerja sama yang solid dan kolaboratif dari seluruh anggota organisasi.

 "Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh siswa/i madrasah, dan kami berkomitmen untuk segera merealisasikan program kerja unggulan, menghidupkan kegiatan keagamaan seperti muhadharah, serta meningkatkan kedisiplinan dan kekompakan seluruh anggota OSIS demi kemajuan MA Darun Nasyiin," kata Aji Salman.

Seluruh rangkaian acara Pemilihan Ketua OSIS MA Darun Nasyiin Masa Bakti 2026/2027 yang berlangsung dari pagi hingga menjelang siang hari tersebut akhirnya ditutup secara resmi dengan pembacaan doa bersama, memohon keberkahan agar kepengurusan baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sukses, lancar, dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh civitas akademika madrasah.

 

Santri Menguatkan Negeri: Bukti Nyata Darun Nasyi'in Menuju Indonesia Emas

Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan tema Hari Santri Nasional 2026: "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas." Tema itu bukan slogan kosong. Ia merangkum peran strategis santri sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan bangsa melalui kedalaman spiritual, keluasan ilmu, karakter, serta kontribusi nyata di ruang pembangunan. 

Di Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Pondok Pesantren Darun Nasyi'in telah membuktikan janji itu jauh sebelum tema tersebut dicanangkan. Berdiri pada 1977 dari mushalla panggung kayu berukuran 3 x 6 meter beratap rumbia, pesantren ini kini menaungi jenjang pendidikan dari Kelompok Bermain hingga SMK. Para alumninya menyebar ke seluruh lintas profesi: advokat, dosen, anggota DPR, penyelenggara Bawaslu, prajurit TNI, guru, pemimpin ormas, kepala desa, pengusaha, hingga kiai kampung. Refleksi Hari Santri 2026 layak berpijak pada bukti empiris itu. 

Kontribusi pesantren dan alumninya menuntut pembacaan yang lebih jernih daripada sekadar narasi nostalgik. Teori gerakan sosial _(social movement)_ menawarkan pisau analisis yang tepat: pesantren bekerja sebagai simpul mobilisasi sumber daya, tempat otoritas moral kiai menjelma menjadi kekuatan sosial yang menggerakkan mobilitas vertikal masyarakat pedesaan. Teori AGIL Talcott Parsons melengkapinya dengan empat fungsi kelembagaan—adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola—yang dapat diukur dari rekam jejak Darun Nasyi'in dan jaringan alumninya. 

Bukti kelembagaan tampil konkret. Yayasan Al-Ikhsan Darun Nasyi'in mengelola Kelompok Bermain dan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, hingga SMK KH Abdus Syakur Nurhalim. Rentang layanan dari usia dini hingga kejuruan itu menandai diferensiasi fungsi kelembagaan yang serius. Kiprah sang pendiri, K.H. Abdussyakur Walid Nurhalim, terekam secara akademis melalui tesis magister Khusnul Khotimah (2022) di Pascasarjana IAIN Pontianak berjudul "Kiprah K.H. Abdussyakur Walid Nurhalim di Kabupaten Kubu Raya." Riset itu memvalidasi model kepemimpinan sosial dan metode resolusi konflik sang kiai, termasuk peranannya meredam konflik antaretnis Kalimantan Barat pada 1997 melalui peristiwa lidi yang legendaris. Piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat dan sertifikat dari Panitia Rapat Koordinasi Madura (RAKORMA) Kalbar mengukuhkan pengakuan negara atas jasa tersebut. 

Dalam kerangka AGIL, Darun Nasyi'in telah menjalankan fungsi adaptasi melalui diversifikasi lembaga pendidikan dan penggalangan dukungan warga. Fungsi pencapaian tujuan tampak pada produksi lulusan yang mengisi profesi strategis: advokat yang membela masyarakat kecil, dosen yang mencetak generasi baru, anggota legislatif yang memperjuangkan aspirasi konstituen, penyelenggara Bawaslu yang menjaga integritas pemilu, prajurit TNI yang menjaga kedaulatan, guru dan kepala desa yang membangun dari akar rumput, serta kiai dan guru ngaji yang merawat iman di kampung-kampung. Fungsi integrasi terwujud melalui jaringan alumni (IKADANAS dan FKMD) yang merekatkan pesantren dengan masyarakat. Fungsi pemeliharaan pola dijalankan lewat tradisi haul, pengajian, dan sanad keilmuan yang bersambung kepada para guru. 

Teori gerakan sosial memperkaya pembacaan itu. Para alumni berperan sebagai agen yang memobilisasi sumber daya simbolik—otoritas moral kiai dan karomah yang diwarisi—menjadi kekuatan sosial nyata. Mereka bukan sekadar penerima manfaat pendidikan, melainkan penggerak perubahan yang mengangkat derajat komunitas asalnya. Di sisi lain, keberhasilan itu menyimpan persoalan serius. Filosofi santri yang dirumuskan para ulama sebagai *sātirun 'anil 'uyūb* (penutup aib), *nā'ibun 'anisy-syaikh* (penerus guru), *tārikun 'anil ma'āṣī* (peninggal kemaksiatan), *rāghibun fil mandūb* (gemar perkara sunah), dan *yarjūs-salāmah fid-dārain* (pengharap keselamatan dunia-akhirat) kerap tercerabut dari kesadaran alumni. Tiga tipologi santri pasca-mondok menawarkan cermin jujur: *santri murni* yang hatinya tetap tertaut ke pondok, *santri bau* yang perilakunya tak mencerminkan santri dan hatinya jauh dari pondok, serta *bau santri* yang tak pernah mondok tetapi berperilaku dan berdedikasi seperti santri.

Kerangka siyasah memberi landasan normatif yang lebih tegas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pasal 3 undang-undang itu menegaskan penyelenggaraan pesantren berfungsi mengembangkan kemampuan santri dalam ilmu agama, kecakapan hidup, dan pengabdian kepada masyarakat. Regulasi ini melegitimasi kontribusi pesantren sekaligus menuntut negara hadir secara konkret: pengakuan kualifikasi lulusan, dukungan sarana pendidikan, dan perlindungan terhadap aset serta keberlangsungan lembaga. Adagium hukum *ubi societas ibi ius* mengingatkan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum; di mana ada pesantren dan alumni, di situ pula tuntutan keadilan dan pengakuan harus ditegakkan. 

Kritik kebijakan pun tak terhindarkan. Bantuan operasional sekolah untuk madrasah dan pesantren, kesejahteraan guru non-ASN, serta akses alumni pesantren ke formasi jabatan publik masih menyisakan celah normatif _(normative gap)_. Hari Santri jangan berhenti pada seremoni dan baliho. Peringatan tahunan mesti menjadi pemicu lahirnya kebijakan afirmatif: beasiswa bagi santri berprestasi, pengakuan ijazah pesantren dalam seleksi kerja, dan fasilitas pendidikan vokasi yang menyentuh pesantren di pedalaman. Tanpa langkah itu, tema "Santri Menguatkan Negeri" hanya menjadi retorika yang kehilangan daya dorong.

Tiga rekomendasi konkret layak diajukan. Pertama, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama perlu memetakan kontribusi alumni pesantren secara empiris dan menjadikannya basis penyusunan kebijakan pendidikan dan pemberdayaan. Kedua, pesantren dan organisasi alumni mesti melembagakan program "kembali ke pondok" berupa bakti profesi, pendampingan hukum, dan penguatan literasi keagamaan bagi masyarakat sekitar. Ketiga, setiap alumni—apa pun profesinya—semestinya menegakkan filosofi santri sebagai etika hidup, bukan sekadar atribut masa lalu. Sebab, santri sejati diukur bukan dari jabatan yang disandang, melainkan dari sejauh mana ia menjaga aib orang lain, meninggalkan maksiat, dan mengharap keselamatan dunia-akhirat.

Darun Nasyi'in telah membuktikan bahwa dari belantara gambut bisa lahir para penguat negeri. Kini giliran para alumni membuktikan bahwa keberhasilan mereka bukan akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian yang lebih besar bagi pesantren, masyarakat, dan Indonesia Emas 2045.

 Lahul Fatihah... K.H. Abdussyakur Walid Nurhalim.

Buya Qomaruzzaman adalah alumni Pondok Pesantren Darun Nasyi'in Tahun 1995-2000, Khodim Dapur, Tukang Pijat Almarhum, Guru/Waka Kurikulum MA Darun Nasyi'in, Dosen IAIN Pontianak & Universitas Terbuka, Ketua PKBH Al-Jamiah IAIN Pontianak, Pengurus Wilayah PERGUNU Kalimantan Barat, serta seorang Pengacara.

 

Ceramah di Hadapan Generasi Alpha SD Negeri 17 Pontianak Utara: Ustadz Qomaruzzaman Ajak Teladani Akhlak Rasulullah

PONTIANAK – Ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri 17 Pontianak Utara secara khidmat dan antusias mengikuti acara tausiyah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan aksi sosial serta apresiasi tokoh daerah. Agenda religius yang dimulai pukul 07.30 hingga 09.30 WIB ini dihadiri oleh sedikitnya 500 pelajar tersebut berpusat di Gedung Aula Sekolah SD Negeri 17, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, pada Jumat pagi, (16/10/2026).

Acara keagamaan ini sengaja dirancang secara interaktif untuk menanamkan nilai-nilai keteladanan dan akhlak mulia Rasulullah SAW ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak generasi Alpha di tengah kuatnya arus gawai digital. Selain mendapatkan siraman rohani, pihak sekolah juga menerima penyerahan bantuan 500 buah masker secara simbolis serta melakukan pembuatan video ucapan selamat atas jabatan baru Maha Ratu Tanaya Ahmad sebagai Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL LEMHANNAS) Angkatan PPNK 72.

Pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala besar ini berjalan dengan lancar dan tertib berkat persiapan matang yang dilakukan oleh seluruh elemen sekolah. Sejak pagi hari, para murid telah memadati area aula dengan membawa perlengkapan yang diinstruksikan oleh pihak panitia, seperti alat tulis untuk merangkum materi dan tempat makan serta minum kosong dari rumah untuk melatih kemandirian. Kehadiran penceramah kondang, Ustadz Qomaruzzaman yang merupakan dosen serta Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Al-jamiah IAIN Pontianak yang sebelum menjadi dosen merupakan guru TK/TPA, SD/Madrasah yang sangat berpengalaman menjadi magnet utama yang membuat atmosfer aula menjadi sangat hidup dan penuh energi positif.

Dalam sambutannya, Ibu Nurhayati, S.Pd. selaku Kepala Sekolah menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terlaksananya acara yang sempat tertunda beberapa waktu lalu tersebut. Pihak sekolah mengaku sangat bahagia karena program pembentukan karakter spiritual bagi anak didik mereka akhirnya dapat berjalan dengan sangat meriah dan memberikan dampak positif yang nyata bagi perkembangan moral siswa di lingkungan sekolah.

“Kegiatan Maulid nabi ini merupakan agenda sekolah yang akhir Agustus kemarin, namun karena kendala asap di kota Pontianak pembelajaran dijadikan pembelajaran di rumah, maka baru hari ini acara maulid dapat terealisasikan,” ujar Nurhayati, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Negeri 17 Pontianak Utara saat memberikan sambutan resmi pembukaan acara.

Setelah sambutan dari kepala sekolah, acara kemudian dilanjutkan ke sesi inti, yaitu penyampaian materi keteladanan Nabi Muhammad SAW oleh Ustadz Qomaruzzaman. Guna mengawal kelancaran jalannya ceramah dan memastikan interaksi dengan anak-anak berjalan kondusif, sang ustadz didampingi oleh dua orang mahasiswa berprestasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Kedua pendamping tersebut adalah Raul Arteta yang merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) sekaligus Ketua BLC-PKBH IAIN Pontianak, serta Muhammad Faris selaku Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah (Fasya) IAIN Pontianak.

Selama jalannya tausiyah, Ustadz Qomaruzzaman menggunakan metode penyampaian yang mengalir santai, ceria, dan sangat menyesuaikan dengan psikologi dunia anak-anak. Pendekatan interaktif ini sengaja dipilih untuk menghindari doktrin yang kaku atau ceramah kering yang membosankan bagi para pelajar tingkat dasar. Melalui kombinasi cerita pendek yang edukatif, tepuk-tepuk penyemangat, serta lantunan sholawat Islami bertajuk "Kisah Sang Rasul", sang ustadz berhasil merebut fokus penuh dari 500 siswa yang hadir. Suasana aula menjadi bergemuruh penuh keceriaan saat seluruh anak menirukan lirik lagu sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dari masa kelahiran hingga diangkat menjadi utusan Allah.

“Materi keteladanan nabi sengaja kami sampaikan dengan metode ceria sambil nyanyi-nyanyi islami, shalwatan, cerpen, dan tepuk-tepuk agar anak-anak generasi Alpha ini bisa dengan mudah menyerap esensi akhlak mulia Rasulullah seperti sifat jujur, sabar baik terhadap semua tanpa merasa bosan atau jenuh selama berada di dalam aula,” kata Qomaruzzaman

Penggunaan metode kreatif dan menyenangkan tersebut terbukti sangat efektif dalam menarik perhatian seluruh peserta. Anak-anak tampak aktif menjawab pertanyaan, mengikuti gerakan tepuk tangan, dan menyanyikan bait demi bait lagu sejarah nabi secara bersama-sama. Keberhasilan metode penyampaian ini juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari pihak internal sekolah yang menginisiasi kehadiran sang pendakwah. Salah satunya dari Ketua Panitia Acara yaitu Ibu Husnul Khotimah, M.Pd.

“Kerren Penyampainnya bang, ana-anak suka,” tutur Husnul Khotimah, M.Pd. yang juga merupakan Alumni satu Pondok Ustadz Qomaruzzaman di Pondok Pesantren Darun Nasyiin.

Kegiatan keagamaan yang berlangsung selama dua jam tersebut juga dihadiri secara langsung oleh jajaran dewan guru SD Negeri 17 Pontianak Utara, di antaranya Bapak Hermanus, S.Pd. dan Bapak Muh Syafrizal, S.Pd. Para guru turut aktif mengawasi jalannya kegiatan. Kehadiran para pendidik ini menegaskan komitmen kolektif sekolah dalam menyukseskan program penguatan karakter berbasis nilai-nilai religius.

Setelah tausiyah selesai disampaikan, acara memasuki babak akhir yang diisi dengan aksi sosial kemanusiaan. Ustadz Qomaruzzaman bersama Raul Arteta secara simbolis menyerahkan bantuan masker sebanyak 500 buah kepada pihak sekolah yang diterima langsung oleh kepala sekolah. Program bantuan masker ini merupakan bagian dari realisasi kepedulian kesehatan dari Maha Ratu Suri Mahkota Agung Tanaya Ahmad, yang merupakan Permaisuri dari Sultan Kesultanan Kadriah Pontianak saat ini, Sultan Syarif Machmud Melvin Alkadrie.

Maha Ratu Tanaya Ahmad bertindak langsung sebagai pendiri atau founder dari Yayasan Pendidikan Budaya Puak Melayu atau Sekolah Budaye Maharatu, sebuah institusi yang selama ini menjadi mitra resmi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari PKBH IAIN Pontianak. Melalui program kolaboratif ini, diharapkan tingkat kesehatan dan kesadaran lingkungan para siswa di area Pontianak Utara dapat terus terjaga dengan baik, terutama pasca-fenomena kabut asap yang sempat melanda kota beberapa waktu lalu.

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian acara, para guru dan ratusan siswa berkumpul bersama untuk membuat video ucapan selamat secara kolektif kepada Maha Ratu Tanaya Ahmad. Pembuatan video apresiasi ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat dan ucapan selamat atas pencapaian struktural terbarunya yang kini resmi mengemban amanah penting sebagai Sekretaris Umum IKAL LEMHANNAS Angkatan PPNK 72. Seluruh rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Negeri 17 Pontianak Utara ini akhirnya ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama antara penceramah, mahasiswa pendamping, guru, dan para siswa.

Secara keseluruhan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Negeri 17 Pontianak Utara ini sukses mengintegrasikan aspek spiritual, edukasi karakter, kepedulian kesehatan, dan apresiasi tokoh daerah dalam satu rangkaian acara yang harmonis. Integrasi nilai tersebut terlihat nyata mulai dari antusiasme 500 siswa generasi Alpha dalam meresapi tausiyah ceria Ustadz Qomaruzzaman, penguatan kemandirian siswa, realisasi aksi sosial melalui pembagian 500 masker oleh Sekolah Budaye Maharatu, hingga bentuk penghormatan kolektif atas pelantikan Maha Ratu Tanaya Ahmad di Lemhannas. Melalui sinergi lintas institusi bersama PKBH IAIN Pontianak dan Kesultanan Kadriah, agenda religius ini tidak hanya berhasil memulihkan ketertinggalan pembelajaran akibat kendala kabut asap masa lalu, tetapi juga sukses meletakkan fondasi akhlak mulia dan kepedulian sosial yang kuat di lingkungan sekolah.

 

Sinergi Kinerja dan Spiritual: Kemenag Kubu Raya Dorong Akselerasi SKP dan Penguatan Pelayanan Umat dalam Pertemuan Pokjaluh

KUBU RAYA — Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Agama Islam Kabupaten Kubu Raya menggelar pertemuan rutin bulanan di Kampung Pematang Rambai Hulu, Samping PT. PUNDI/MUB, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, pada Kamis (8/10/2026). Forum strategis yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kubu Raya, Dr. Ikhsan, dan Kasi Bimas Islam ini difokuskan untuk memacu percepatan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau e-Kinerja, pemetaan agenda monitoring dan evaluasi (monev), sekaligus memperkokoh komitmen pelayanan keagamaan yang inklusif serta menyentuh langsung akar rumput di tengah masyarakat.

Pertemuan penting ini mengambil tempat di kediaman dosen IAIN Pontianak, Ustadz Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I., dan Yuli Setianingsih, S.Sos.I. selaku Penyuluh Agama KUA Kuala Mandor B dan anggota Pokjaluh. Meski tidak dapat hadir secara langsung di lokasi karena komitmen kedinasan lain, Ustadz Qomaruzzaman selaku tuan rumah laki-laki menyampaikan pesan tertulis yang sarat akan kehangatan dan apresiasi mendalam kepada seluruh sejawat penyuluh yang memadati kediamannya. Beliau menekankan bahwa ruang perjumpaan seperti ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk menyatukan derap langkah pengabdian di bawah naungan Pokjaluh Kabupaten Kubu Raya.

“Saya sangat berterima kasih atas keluangan waktu bapak dan ibu yang hadir dalam pertemuan ini, semoga pertemuan tersebut menambah tali persaudaraan, kekompakan, kebersamaan, dan satu visi dalam pengabdian dengan wilayah Pokjaluh. Namun, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudaraku yang telah hadir, karena saya selaku tuan rumah laki-laki tidak dapat membersamai secara fisik hari ini karena saya sedang mengemban tugas penelitian di Kecamatan Sadaniang, Kabupaten Mempawah,” ungkap Ustadz Qomaruzzaman dalam keterangan tertulisnya yang dibacakan di hadapan forum.

Senada dengan hal tersebut, Yuli Setianingsih, S.Sos.I., selaku tuan rumah perempuan yang menyambut langsung kehadiran para peserta, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas antusiasme rekan-rekan penyuluh yang tetap istiqomah meluangkan waktu demi menghadiri agenda bulanan ini. Pertemuan rutin tersebut diakuinya bukan sekadar formalitas kedinasan atau pemenuhan kewajiban organisasi, melainkan sebuah wadah krusial yang berfungsi sebagai penguat tali silaturahmi, ruang bertukar pikiran, serta menjaga api semangat kebersamaan agar terus menyala di tengah tantangan tugas penyuluhan yang semakin dinamis di lapangan.

Apresiasi terhadap dedikasi para penyuluh juga datang dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Ambawang, Ustadz Rasuki, yang memberikan penekanan khusus pada kontribusi nyata para penyuluh di wilayah binaan Kuala Mandor B dan Kuala Mandor A (KMB/KMA). Ustadz Rasuki memuji keaktifan dan komitmen para penyuluh yang dinilainya telah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan sangat baik, konsisten hadir di tengah umat, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam merawat moralitas dan spiritualitas warga di tingkat kecamatan.

Dalam sesi koordinasi internal yang dipimpin langsung oleh Ketua Pokjaluh Kabupaten Kubu Raya, Ustadz Sanudin, S.Sos.I., fokus pembicaraan mulai diarahkan pada tata kelola administrasi dan keberlanjutan program kerja yang sedang berjalan. Ustadz Sanudin mengingatkan seluruh anggota Pokjaluh untuk menjaga konsistensi kehadiran fisik dalam setiap forum bulanan karena dari sinilah barokah dan kekuatan kolektif organisasi dibangun. Di samping itu, ia menginstruksikan para penyuluh untuk menyisir kembali program-program kerja yang belum sempat terealisasikan pada periode sebelumnya agar segera dicarikan solusi taktis demi kelanjutan implementasi di lapangan.

Ustadz Sanudin juga memberikan penekanan yang sangat tegas mengenai pentingnya aspek administrasi digital modern, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban unggah dokumen e-Kinerja dan SKP bagi setiap aparatur. Hal ini dinilai mendesak demi mendukung kelancaran agenda monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh jajaran Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kubu Raya. Ketua Pokjaluh meminta agar para penyuluh bersikap proaktif untuk segera menyusun dan mendaftarkan list jadwal monev di wilayah binaan masing-masing guna memastikan seluruh proses evaluasi berjalan terstruktur dan tepat sasaran.

Pernyataan Ketua Pokjaluh tersebut diperkuat oleh arahan kebijakan yang disampaikan secara terperinci oleh Kepala Seksi (Kasi) Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Kubu Raya, H. Abu Bakar, S.Ag.. Kasi Bimas Islam menegaskan bahwa batas akhir pengisian dan penutupan sistem SKP jatuh pada tanggal 10 Oktober 2026. Mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal hitungan hari, seluruh penyuluh diminta menghentikan penundaan dan segera merampungkan pengisian instrumen tersebut. Dokumen e-Kinerja ini, menurutnya, bukan sekadar pelengkap berkas administratif, melainkan indikator penilaian kinerja yang sangat krusial sekaligus basis data utama evaluasi performa kerja bawahan.

Lebih lanjut, Kasi Bimas Islam memaparkan bahwa tupoksi utama dari Bimas Islam adalah melakukan pengawasan dan monitoring di seluruh wilayah binaan Penyuluh Agama Islam secara berkala. Kegiatan monev ini dirancang dengan pendekatan persuasif melalui kunjungan silaturahmi langsung ke lapangan, di mana petugas akan mengisi blangko evaluasi resmi yang telah disiapkan untuk mengukur efektivitas pembinaan keagamaan. Sebagai bentuk motivasi, Kasi Bimas Islam mengumumkan pemberian reward khusus bagi para penyuluh yang disiplin menghadiri pertemuan Pokjaluh hari ini, seraya menegaskan bahwa bagi yang berhalangan hadir diwajibkan untuk mengajukan izin resmi terlebih dahulu. Pihaknya juga menegaskan bahwa Kepala KUA bertindak sebagai pimpinan langsung para penyuluh di tingkat kecamatan, sehingga segala urusan penandatanganan laporan berkala dapat dilakukan dengan menemui Kepala KUA secara langsung, baik di kantor maupun saat rapat koordinasi penyuluh berlangsung.

Selain penataan internal, Kasi Bimas Islam juga menunjukkan sikap terbuka terhadap potensi kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk sektor perbankan atau lembaga keuangan syariah yang ingin melakukan sosialisasi program dalam forum Pokjaluh. Kebijakan ini diperbolehkan dengan catatan interaksi tersebut harus mampu memberikan keuntungan bersama, menambah wawasan finansial para penyuluh, serta mendukung kesejahteraan atau kemudahan akses layanan bagi ekosistem kerja Kementerian Agama di Kubu Raya.

Puncak dari pertemuan rutin ini ditutup dengan pembinaan spiritual dan penguatan mental mendalam yang disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kubu Raya, Dr. Ikhsan. Dalam arahannya, Dr. Ikhsan memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas keaktifan Kasi Bimas Islam, pengurus Pokjaluh, serta seluruh penyuluh agama Islam yang secara istiqomah mempertahankan tradisi pertemuan bulanan ini. Ia berharap konsistensi ini dapat dipertahankan demi menghasilkan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Kubu Raya.

Dr. Ikhsan meminta agar seluruh penyuluh menyelaraskan langkah, bersinergi penuh, dan mendukung total program-program yang ada di KUA. Baginya, penyuluh agama dan KUA adalah dua elemen yang tidak boleh terpisahkan dan wajib berjalan seiring sejalan demi memberikan pelayanan terbaik kepada ummat. Untuk memastikan kualitas pelayanan tersebut tetap terjaga, ia mendorong Kasi Bimas Islam untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan, membimbing, serta mendampingi para penyuluh dalam menghadapi dinamika sosial keagamaan yang semakin kompleks.

Guna memberikan landasan teologis yang kuat bagi profesi penyuluh, Dr. Ikhsan mengutip ayat suci Al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman agar masuk ke dalam agama Islam secara kaffah (menyeluruh dan menyeluruh) serta melarang keras untuk mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Beliau juga menyitir sebuah hadist nabi yang menyatakan bahwa setiap anak Adam pasti disentuh oleh syetan pada hari ibunya melahirkan mereka, kecuali Maryam dan putranya, Isa alaihissalam. Kutipan teologis ini dihadirkan sebagai sarana motivasi mendalam sekaligus ajakan untuk melakukan muhasabah diri (introspeksi) secara kolektif mengenai alasan mengapa manusia sering kali tergelincir melakukan hal-hal yang tidak baik.

Menutup pembinaannya, Dr. Ikhsan berpesan agar para penyuluh agama tidak boleh menunjukkan keraguan sedikit pun dalam mengemban tugas mulia di tengah masyarakat. Penyuluh harus memiliki keteguhan pendirian yang kokoh, integritas yang tinggi, serta kedewasaan sikap untuk selalu mengambil setiap nasihat baik dari mana pun datangnya sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki diri. Pertemuan Pokjaluh ini kemudian ditutup secara resmi, dengan dokumentasi jalannya persidangan dan notulensi yang dicatat secara cermat oleh Bustami, S.Pd.I., selaku notulen resmi pertemuan.

Tak Punya Ijazah SMA: Wapres Minoritas dan Bola Liar Konstitusi di Tangan DPR

Panggung Mahkamah Konstitusi kembali menjadi pusat perhatian publik ketika gugatan terkait keabsahan ijazah setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Putusan yang dinarasikan sebagai solusi jalan tengah justru menyisakan persoalan mendasar dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia. Pengamat politik Adi Prayitno dalam diskusi Indonesia Lawyers Club menilai keputusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menutup polemik, melainkan memindahkan bola panas ke lembaga legislatif. Pernyataan tersebut membuka ruang refleksi serius mengenai bagaimana institusi negara menavigasi sengketa elektoral yang berdampak pada legitimasi pejabat publik. Ketegangan antara putusan yudisial dan kewenangan politik parlemen menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi menggerus kepastian hukum.

Polemik ijazah ini bukan sekadar persoalan administratif individual, melainkan cermin dari relasi kuasa antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling tarik-menarik. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa diskualifikasi merupakan kewenangan lembaga lain tanpa menyebut secara eksplisit lembaga mana yang dimaksud, publik lantas menafsirkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kunci penyelesaian. Di sisi lain, pernyataan Adi Prayitno bahwa Gibran kini menyandang status wapres minoritas memperkuat dugaan bahwa dukungan politik parlemen terhadap wakil presiden tersebut sangat rapuh.

Dalam kerangka teori politik hukum ketatanegaraan, putusan Mahkamah Konstitusi semestinya menjadi muara akhir penyelesaian sengketa konstitusional. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kewenangan diskualifikasi kepada lembaga lain, ia seolah membuka pintu bagi negosiasi politik yang tidak lagi murni berbasis pertimbangan hukum. Fenomena ini mengingatkan pada konsep *political question doctrine* yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menjadi perdebatan akademik. Mahkamah Konstitusi sebenarnya memiliki peluang untuk menuntaskan persoalan ini secara komprehensif, tetapi pilihan untuk tidak menyentuh ranah diskualifikasi menciptakan ruang tafsir yang melebar.

Adi Prayitno menyoroti bahwa dalam perspektif budaya Madura, pembagian lima puluh banding lima puluh tidak pernah benar-benar setara. Ia menilai tujuh puluh persen keuntungan berada di pihak para pemohon, sementara tiga puluh persen sisanya melekat pada Gibran dan pendukungnya. Penilaian ini mencerminkan realitas bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi, tekanan publik justru mengarah kepada wakil presiden, bukan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Desakan mundur, wacana hak angket, hingga dorongan pembentukan panitia khusus menjadi indikator bahwa beban politik kini berpindah ke pundak Gibran.

Gagasan mengenai *president minority* yang dikemukakan oleh Cheibub dan Chesty menemukan relevansinya dalam situasi ini. Dalam sistem presidensialisme multipartai, seorang presiden atau wakil presiden dapat terpilih dengan suara signifikan, tetapi menghadapi dukungan parlemen yang minim. Gibran, menurut Adi Prayitno, berada dalam posisi tersebut. Ia bukanlah ketua umum partai politik, bukan pula elit struktural yang memiliki basis massa loyalis di parlemen. Posisinya sebagai pendatang dalam pergaulan politik nasional memperkuat kerentanan tersebut.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mensyaratkan adanya pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Persoalan ijazah, dalam bingkai hukum administrasi negara, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran syarat pencalonan yang bersifat administratif. Namun, apakah pelanggaran administratif semacam ini memenuhi ambang batas pelanggaran hukum berat sebagaimana dirumuskan dalam konstitusi? Pertanyaan ini membutuhkan kajian yuridis yang mendalam dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan politik di ruang publik.

Dalam perspektif *siyasah* atau politik hukum Islam, kepemimpinan menuntut integritas dan kredibilitas yang terbuka terhadap verifikasi publik. Kaidah *tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah* menegaskan bahwa kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Ketika legitimasi seorang pejabat publik dipertanyakan karena dokumen administrasi yang tidak jelas, maka membuka ruang verifikasi menjadi keniscayaan demi menjaga kepercayaan publik. Prinsip *maslahat* tidak hanya berhenti pada kepentingan individu pejabat, tetapi mencakup stabilitas institusi negara secara keseluruhan.

Adi Prayitno juga menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini dianggap menebus dosa masa lalu, khususnya setelah Putusan Nomor 90 yang menuai kontroversi. Dengan menerima gugatan dari pihak yang bukan peserta pemilu, Mahkamah Konstitusi berupaya memulihkan marwah kelembagaannya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa institusi yudisial mampu melakukan koreksi diri, meskipun tetap menyisakan pertanyaan mengapa aspek diskualifikasi tidak dituntaskan sekaligus. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki ijazah minimal setara SMA. Konsekuensinya, jika Gibran hendak bertanding kembali pada 2029, ia wajib memastikan kepemilikan ijazah yang sah dan terverifikasi.

Bola liar penyelesaian polemik ini kini berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika parlemen serius menindaklanjuti temuan Mahkamah Konstitusi melalui hak angket atau panitia khusus, maka proses politik dapat berjalan sesuai koridor konstitusional. Namun, jika desakan tersebut berhenti sebagai pernyataan media tanpa tindak lanjut, polemik ini hanya akan menjadi melodrama politik yang menguap ditelan waktu. Publik berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap lembaga negara yang terlibat. Rekomendasi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menggelar rapat konsultasi lintas fraksi untuk menentukan sikap resmi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, pemerintah bersama penyelenggara pemilu harus memperjelas regulasi verifikasi ijazah calon pejabat publik guna mencegah terulangnya sengketa serupa. Ketiga, masyarakat sipil dan akademisi perlu terus mengawal proses ini melalui kajian kritis dan advokasi publik yang berbasis data. Konstitusi adalah kompas, bukan alat politik. Mari kita rawat bersama.

*Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I*

*Advokat, Ketua PKBH & Dosen Hukum Tatanegara IAIN Pontianak*

*Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kalbar*

*Pengurus Wilayah PERGUNU Kalbar*

*Guru & Waka Kurikulum SMA Ponpes Darun Nasyiin*

Paradoks Putusan MK: Gibran Aman, Ijazah Jadi Bayang-Bayang Ijazah yang Tak Kunjung Usai Bom Waktu

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menorehkan babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Melalui putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Putusan ini seketika menciptakan fenomena politik yang jarang terjadi: dua kubu yang berseberangan sama-sama mengklaim kemenangan. Kubu pendukung Gibran bersyukur karena wakil presiden tidak didiskualifikasi, sementara pihak pemohon bergembira karena pertimbangan hakim justru mengungkap temuan krusial mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa para pemohon, termasuk Denny Indrayana, KIPP, dan Partai Ummat, tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan pasangan calon peserta Pilpres 2024. Namun, di balik diktum penolakan itu, MK meninggalkan catatan tajam yang berpotensi menjadi bom waktu politik. 

Hakim Konstitusi Adies Kadier menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir sejak ia dilantik dan mengucapkan sumpah pada 20 Oktober 2024. Argumentasi ini menegaskan bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tidak lagi relevan untuk menguji status individu yang telah resmi menjabat. MK menyerahkan penilaian lebih lanjut kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan konstitusional. Di sisi lain, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan temuan yang mengejutkan: certificate of attendance dan dokumen kelengkapan luar negeri dari UTS Insearch Australia yang diserahkan Gibran bukan merupakan bukti kelulusan, melainkan hanya bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. MK pun menyatakan tidak menemukan dokumen meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA/SLTA di Indonesia. 

Temuan MK mengenai tidak adanya bukti kelulusan setara SMA membuka ruang diskursus hukum yang jauh lebih kompleks. Pihak pemohon, melalui analisis Bambang Widjojanto dan Denny Indrayana, menyoroti halaman 373 hingga 375 putusan. Mereka menilai cacat formil syarat pencalonan telah terbuka secara terang benderang. Jika cacat itu diketahui sejak awal, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan Pasal 7A UUD 1945 tentang perbuatan tercela, yang membuka pintu impeachment atau pemakzulan. Jalur yang tersedia bukan MK langsung memecat wakil presiden, melainkan melalui mekanisme DPR → MK → DPR → MPR. MK seolah berkata, "Barangnya sudah kami taruh di meja, silakan yang punya meja melanjutkan." 

Kritik juga diarahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disebut sebagai "pasal Gibran banget". Pemohon menilai KPU tidak menjalankan asas jujur, adil, dan akurat, serta melakukan verifikasi yang tidak accountable. Bawaslu disebut mengonfirmasi tidak terbukanya akses verifikasi. Situasi ini dituding sebagai electoral fraud dan penyelundupan pasal. Partai Ummat pun langsung mengangkat bendera perjuangan. Mereka menyebut modal pemakzulan sudah dua: pertama, persoalan syarat pendidikan minimal SLTA; kedua, dugaan perbuatan tercela berupa kebohongan publik atau people deception. Mereka menegaskan perjuangan belum selesai dan mendorong proses berikutnya melalui DPR. 

Namun, narasi ini tidak boleh berhenti pada satu sisi saja. Pihak Gibran juga memiliki argumentasi yang perlu didengar. Andi Azwan, Ketua Umum DPP Militan Gibran 08 Nusantara sekaligus pihak terkait perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, mengucapkan syukur atas putusan tersebut. Ia sejak awal memprediksi gugatan Denny Indrayana cs ditolak seluruhnya. Andi menegaskan tuduhan soal ketidakabsahan pendidikan Gibran telah dibantah instansi pemerintah. Menurutnya, dokumen, nilai, certificate of attendance, paspor dan visa, serta GCE O-Level telah diserahkan. Ia juga menyebut surat penyetaraan pendidikan Gibran diterbitkan resmi Kementerian Pendidikan berdasarkan durasi belajar, kurikulum, dan transkrip nilai. 

Soal keterangan atase pendidikan KBRI Singapura yang tidak menemukan dokumen Gibran, Andi membantah. Menurutnya, seseorang tidak wajib melaporkan pendidikan ke KBRI. Yang penting dokumen pendidikan dilegalisasi lembaga berwenang di negara tempat studi. Ia juga menjelaskan sistem British Education seperti O Level dan A Level berbeda dengan kurikulum Indonesia. Program advanced diploma Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS), menurutnya, sudah diperhitungkan dalam proses penyetaraan. Argumentasi ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai ijazah Gibran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh ranah epistemik tentang bagaimana negara memaknai kualifikasi pendidikan dalam konteks global. 

Menggunakan pisau analisis teori siyasah dan teori kebijakan publik, persoalan ini dapat dibaca sebagai dinamika kekuasaan yang melibatkan relasi antara lembaga negara, partai politik, dan masyarakat sipil. Teori siyasah menekankan bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam kerangka ini, putusan MK yang menolak gugatan secara formil namun mengungkap temuan substantif mencerminkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di sisi lain, teori kebijakan publik melihat bahwa proses verifikasi syarat pencalonan merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang seharusnya transparan dan akuntabel. Ketika verifikasi dianggap tidak terbuka, maka legitimasi kebijakan itu sendiri menjadi taruhan. 

Dalil Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Kaidah ushul fiqih juga menyatakan bahwa tasharruful imam 'ala ar-ra'iyyah manuthun bil maslahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan). Dalam konteks ini, persoalan ijazah Gibran bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut integritas proses demokrasi. Pasal 7A UUD 1945 tentang perbuatan tercela memberikan landasan konstitusional untuk menilai apakah tindakan yang bersangkutan melanggar etika dan hukum. Namun, mekanisme impeachment bukanlah proses yang sederhana. Ia memerlukan pembuktian yang kuat dan proses politik yang melibatkan DPR dan MPR. 

Kritik terhadap KPU juga perlu ditempatkan dalam kerangka legal framework yang lebih luas. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Jika verifikasi tidak dilakukan secara accountable, maka terjadi normative gap antara apa yang diamanatkan undang-undang dan apa yang terjadi dalam praktik. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses verifikasi berjalan sesuai asas pemilu yang jujur dan adil. Ketika akses verifikasi tidak terbuka, maka terjadi empirical findings yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pemilu. 

Putusan MK malam ini tidak menyelesaikan persoalan, melainkan memindahkannya ke ranah lain. Gibran tetap aman sebagai Wakil Presiden, tetapi pertimbangan MK mengenai ijazah telah menciptakan bola panas yang siap menggelinding. DPR, MPR, dan lembaga penegak hukum lainnya kini memikul tanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Rekomendasi pertama, DPR harus segera membuka ruang investigasi untuk menguji apakah benar terjadi pelanggaran syarat pencalonan yang bersifat formil. Kedua, KPU dan Bawaslu perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses verifikasi syarat pencalonan agar kejadian serupa tidak terulang. Ketiga, pemerintah dan DPR perlu memperkuat regulasi mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri agar tidak menimbulkan multitafsir. 

Veritas vincit omnia—kebenaran mengalahkan segalanya. Namun, kebenaran itu harus diungkap melalui mekanisme yang sah dan akuntabel. Jangan biarkan bom waktu ini meledak di tengah jalan tanpa penyelesaian yang jelas. Sebab, integritas demokrasi bukanlah warisan yang bisa diwariskan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari.

 

Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I

Advokat, Ketua PKBH & Dosen Hukum Tatanegara IAIN Pontianak

Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kalbar

Pengurus Wilayah PERGUNU Kalbar

Guru & Waka Kurikulum SMA Ponpes Darun Nasyiin

Menjinakkan Kritikus Lewat Dewan Pertimbangan

Rekrutmen politik skala masif di Istana Negara memperlihatkan bagaimana gerak laju oposisi dan civil society bergeser menuju koridor akomodasi kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua puluh enam figur publik ke dalam struktur Dewan Pertimbangan Presiden. Angka tersebut melonjak drastis dari kuota periode terdahulu yang hanya berisikan sembilan orang penasihat. Komposisi personalia di dalamnya merangkum berbagai spektrum, mulai dari akademisi vokal, mantan pimpinan lembaga tinggi negara, hingga pemuka agama terkemuka. Kehadiran mereka di lingkaran eksekutif memicu diskursus tajam ihwal pergeseran orientasi kaum intelektual dari pengawas kebijakan menjadi pembela rezim. 

Fenomena merapatnya para pengkritik tajam ke dalam struktur birokrasi pemerintahan menandakan reduksinya dialektika oposisi murni. Ketika daya kritis publik diserap ke dalam kamar kekuasaan, batas antara pengawas dan penguasa menjadi kabur. Negara seolah mendesain ulang instrumen stabilitas melalui penjinakan suara-suara independen demi meredam potensi instabilitas politik. 

Transformasi struktural tersebut menemukan titik terang melalui Teori Siyasah dan konsep sirkulasi elite yang digagas oleh Vilfredo Pareto. Penguasa modern cenderung menetralisir ancaman eksternal dengan cara menarik aktor-aktor intelektual paling cerdas ke dalam sistem birokrasi agar menjadi bagian dari pemelihara status quo. Logika kekuasaan bekerja secara hegemonik untuk mereduksi potensi perlawanan dari luar. Ketika para penyuara kebenaran diberi panggung kekuasaan, fungsi kontrol sosial otomatis mengalami disorientasi moral. 

Transformasi peran ini terlihat jelas pada figur-figur akademisi dan pengamat yang semula konsisten menguliti kebijakan rezim dari mimbar luar. Setelah menerima mandat resmi sebagai penasihat, arah dialektika mereka bergeser untuk menyelaras-selaraskan persepsi publik agar tunduk pada kehendak istana. Gejala serupa menjangkiti para tokoh agama yang semula menjadi jangkar moral umat. Otoritas spiritual ditarik ke dalam pusaran pragmatisme birokratis, sehingga rentan menjelma sebagai ulama al-sulthan yang kehilangan independensi kritis akibat tersandera fasilitas kedinasan. 

Kritik terhadap pembengkakan struktur ini semakin mendalam manakala melihat beban anggaran negara yang tersedot untuk membiayai hak finansial para penasihat. Setiap anggota menikmati alokasi gaji bulanan sebesar Rp76,5 juta di luar fasilitas kendaraan mewah serta rumah jabatan. Pengangkatan sejumlah konglomerat ke dalam struktur penerima gaji negara menegaskan ironi kebijakan fiskal di tengah himpitan ekonomi masyarakat. Alokasi keuangan publik tereduksi demi melanggengkan kompromi politik elite. 

Praktik pembengkakan birokrasi penasihat presiden ini bertentangan secara moral-substantif dengan mandat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara tegas mengamanatkan bahwa seluruh sumber daya dan keuangan negara wajib dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk pemborosan struktural maupun kompensasi jabatan kelompok tertentu. Pengabaian terhadap prinsip keadilan distributif ini menunjukkan pudarnya sensitivitas penguasa terhadap penderitaan sosial. 

Pemerintah sudah selayaknya melakukan evaluasi total terhadap efektivitas dan urgensi keberadaan lembaga penasihat presiden yang terlalu gemuk tersebut. Pembatasan jumlah anggota mutlak dilakukan agar keuangan negara tidak terbuang sia-sia demi kepentingan akomodasi politik praktis. Transparansi kinerja para penasihat juga harus ditegakkan secara terbuka agar publik dapat mengawasi setiap masukan strategis yang diberikan kepada kepala negara.

 Stabilitas pemerintahan yang kokoh tidak akan pernah lahir dari pembungkaman suara kritis melalui bagi-bagi kekuasaan.

 

Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I

Advokat, Ketua PKBH & Dosen Hukum Tatanegara IAIN Pontianak

Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kalbar

Pengurus Wilayah PERGUNU Kalbar

Guru & Waka Kurikulum SMA Ponpes Darun Nasyiin

 

Transisi Kepemimpinan Polri dan Pusaran Hukum Ijazah Gibran

Pergantian kepemimpinan dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu membawa efek yang luas, baik secara internal maupun dalam lanskap politik nasional. Ketika Jenderal Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober 2026 menggantikan Listyo Sigit Prabowo, gerak cepat langsung terlihat. Hanya berselang sehari, sebuah telegram mutasi besar-besaran diterbitkan, merombak posisi 88 perwira tinggi dan menengah. Salah satu pergeseran paling krusial adalah masuknya Irjen Asep Safrudin sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang baru, menggantikan Komjen Syahardiantono.

Namun, yang menarik perhatian publik bukanlah sekadar ritual penyegaran organisasi di korps bhayangkara tersebut, melainkan sinkronisasi momentum politik yang terjadi setelahnya. Tepat pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sehari setelah gerbong mutasi digerakkan, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, langsung menjadi objek pelaporan hukum di Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilayangkan oleh D. Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama Riyadi alias Regas dari organisasi kemasyarakatan Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat), dengan didampingi kuasa hukum Ahmad Khozinudin, S.H.

Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: apakah ini sebuah kebetulan yang memiliki disiplin waktu luar biasa, ataukah sebuah refleksi dari bergesernya lanskap kekuatan politik yang membuat instrumen hukum kembali mendapatkan ruang geraknya?

Fokus utama dari aduan hukum ini menyasar pada dimensi materiil dari keabsahan administratif. Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149 yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Dokumen tersebut menyetarakan penyelesaian pendidikan Grade 12 Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan akuntansi dan kejuruan.

Kuasa hukum pelapor menggarisbawahi bahwa mereka tidak sedang mempersoalkan kepalsuan fisik dari lembar dokumen tersebut. Tuduhan difokuskan pada dugaan ketidakbenaran atau kepalsuan isi informasi substantif yang terkandung di dalamnya. Implikasi hukumnya menjadi serius karena pasal yang diadukan adalah Pasal 391 ayat (1) bagi pihak korporasi birokrasi yang menerbitkan dokumen, serta Pasal 391 ayat (2) bagi figur yang menggunakan dokumen tersebut dalam pemenuhan syarat pencalonan pada Pilpres 2024.

Secara prosedural, laporan yang diajukan pada akhir pekan tersebut memang belum resmi diterbitkan menjadi laporan polisi yang aktif karena keterbatasan teknis petugas piket administrasi di Bareskrim. Para pelapor diminta untuk kembali pada hari kerja berikutnya, yaitu Senin, 5 Oktober 2026. Penundaan administratif ini secara tidak langsung menciptakan sebuah titik temu krusial (critical junction) dalam kalender hukum Indonesia.

Sebab, pada hari yang sama, Senin 5 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) juga dijadwalkan bakal membacakan putusan krusial terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan di MK tersebut memiliki substansi yang serupa, yakni menguji keabsahan syarat pendidikan sang Wakil Presiden di bawah payung hukum konstitusi.

Realitas ini menunjukkan terjadinya polarisasi penegakan hukum yang berjalan secara paralel: pengujian konstitusionalitas pemilu di Mahkamah Konstitusi dan pengujian dugaan tindak pidana materiil dokumen di kepolisian. Di sisi lain, dinamika ini semakin rumit dengan adanya laporan dari Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap sembilan hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik Sapta Karsa Hutama.

Debat hukum yang berkembang kemudian menyentuh aspek constitutional continuity atau keberlanjutan konstitusional. Argumen ini menyatakan bahwa koreksi terhadap norma pemilu semestinya berlaku prospektif demi menjaga stabilitas pemerintahan yang telah berjalan, bukan justru merombak legitimasi struktur yang sudah dilantik. Namun, bagi para pencari keadilan substantif, asas kepastian hukum tidak bole
h mengorbankan asas kebenaran materiil, terutama ketika menyangkut syarat keabsahan seorang pemimpin tertinggi negara.

Dari perspektif kritisme politik, fenomena hukum yang mengepung Wakil Presiden ini memperlihatkan sifat dasar politik yang cair dan pragmatis. Ketika badai hukum dan ujian akuntabilitas publik datang menerpa, perlindungan politik dari partai-partai pengusung sering kali tampak senyap. Hal ini mengonfirmasi tesis bahwa dalam sistem politik yang transaksional, loyalitas kekuasaan sering kali hanya bertahan selama instrumen kekuasaan tersebut dinilai aman dan menguntungkan. Begitu terjadi transisi kepemimpinan pada institusi penegak hukum strategis seperti Kapolri dan Kabareskrim, bendungan politik yang selama ini menahan arus gugatan publik bisa seketika longgar, memberikan jalan bagi laporan-laporan hukum yang tertunda untuk kembali naik ke permukaan.

Senin, 5 Oktober 2026, dengan demikian tidak hanya menjadi hari penentuan bagi nasib hukum Gibran Rakabuming Raka di meja Mahkamah Konstitusi maupun di ruang SPKT Bareskrim Polri. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ujian berat bagi integritas institusi kepolisian yang baru saja berganti nahkoda, serta keteguhan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah konstitusi di tengah impitan kepentingan politik yang luar biasa besar. Publik kini berdiri sebagai saksi, menunggu apakah hukum akan tegak berdiri sebagai panglima, ataukah ia kembali berkompromi dalam kalkulasi kalkulus kekuasaan.

Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I

Ketua PKBH & Dosen  IAIN Pontianak

Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kalbar

Pengurus Wilayah PERGUNU Kalbar

Ilustrasi foto dari AI