Transisi Kepemimpinan Polri dan Pusaran Hukum Ijazah Gibran

Pergantian kepemimpinan dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu membawa efek yang luas, baik secara internal maupun dalam lanskap politik nasional. Ketika Jenderal Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober 2026 menggantikan Listyo Sigit Prabowo, gerak cepat langsung terlihat. Hanya berselang sehari, sebuah telegram mutasi besar-besaran diterbitkan, merombak posisi 88 perwira tinggi dan menengah. Salah satu pergeseran paling krusial adalah masuknya Irjen Asep Safrudin sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) yang baru, menggantikan Komjen Syahardiantono.

Namun, yang menarik perhatian publik bukanlah sekadar ritual penyegaran organisasi di korps bhayangkara tersebut, melainkan sinkronisasi momentum politik yang terjadi setelahnya. Tepat pada Sabtu, 3 Oktober 2026, sehari setelah gerbong mutasi digerakkan, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, langsung menjadi objek pelaporan hukum di Bareskrim Polri. Laporan tersebut dilayangkan oleh D. Samsudin dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) bersama Riyadi alias Regas dari organisasi kemasyarakatan Pengacara Jawara Bela Umat (Pejabat), dengan didampingi kuasa hukum Ahmad Khozinudin, S.H.

Fenomena ini memicu pertanyaan mendasar: apakah ini sebuah kebetulan yang memiliki disiplin waktu luar biasa, ataukah sebuah refleksi dari bergesernya lanskap kekuatan politik yang membuat instrumen hukum kembali mendapatkan ruang geraknya?

Fokus utama dari aduan hukum ini menyasar pada dimensi materiil dari keabsahan administratif. Objek yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149 yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Dokumen tersebut menyetarakan penyelesaian pendidikan Grade 12 Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) peminatan akuntansi dan kejuruan.

Kuasa hukum pelapor menggarisbawahi bahwa mereka tidak sedang mempersoalkan kepalsuan fisik dari lembar dokumen tersebut. Tuduhan difokuskan pada dugaan ketidakbenaran atau kepalsuan isi informasi substantif yang terkandung di dalamnya. Implikasi hukumnya menjadi serius karena pasal yang diadukan adalah Pasal 391 ayat (1) bagi pihak korporasi birokrasi yang menerbitkan dokumen, serta Pasal 391 ayat (2) bagi figur yang menggunakan dokumen tersebut dalam pemenuhan syarat pencalonan pada Pilpres 2024.

Secara prosedural, laporan yang diajukan pada akhir pekan tersebut memang belum resmi diterbitkan menjadi laporan polisi yang aktif karena keterbatasan teknis petugas piket administrasi di Bareskrim. Para pelapor diminta untuk kembali pada hari kerja berikutnya, yaitu Senin, 5 Oktober 2026. Penundaan administratif ini secara tidak langsung menciptakan sebuah titik temu krusial (critical junction) dalam kalender hukum Indonesia.

Sebab, pada hari yang sama, Senin 5 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) juga dijadwalkan bakal membacakan putusan krusial terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Gugatan di MK tersebut memiliki substansi yang serupa, yakni menguji keabsahan syarat pendidikan sang Wakil Presiden di bawah payung hukum konstitusi.

Realitas ini menunjukkan terjadinya polarisasi penegakan hukum yang berjalan secara paralel: pengujian konstitusionalitas pemilu di Mahkamah Konstitusi dan pengujian dugaan tindak pidana materiil dokumen di kepolisian. Di sisi lain, dinamika ini semakin rumit dengan adanya laporan dari Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terhadap sembilan hakim konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik Sapta Karsa Hutama.

Debat hukum yang berkembang kemudian menyentuh aspek constitutional continuity atau keberlanjutan konstitusional. Argumen ini menyatakan bahwa koreksi terhadap norma pemilu semestinya berlaku prospektif demi menjaga stabilitas pemerintahan yang telah berjalan, bukan justru merombak legitimasi struktur yang sudah dilantik. Namun, bagi para pencari keadilan substantif, asas kepastian hukum tidak bole
h mengorbankan asas kebenaran materiil, terutama ketika menyangkut syarat keabsahan seorang pemimpin tertinggi negara.

Dari perspektif kritisme politik, fenomena hukum yang mengepung Wakil Presiden ini memperlihatkan sifat dasar politik yang cair dan pragmatis. Ketika badai hukum dan ujian akuntabilitas publik datang menerpa, perlindungan politik dari partai-partai pengusung sering kali tampak senyap. Hal ini mengonfirmasi tesis bahwa dalam sistem politik yang transaksional, loyalitas kekuasaan sering kali hanya bertahan selama instrumen kekuasaan tersebut dinilai aman dan menguntungkan. Begitu terjadi transisi kepemimpinan pada institusi penegak hukum strategis seperti Kapolri dan Kabareskrim, bendungan politik yang selama ini menahan arus gugatan publik bisa seketika longgar, memberikan jalan bagi laporan-laporan hukum yang tertunda untuk kembali naik ke permukaan.

Senin, 5 Oktober 2026, dengan demikian tidak hanya menjadi hari penentuan bagi nasib hukum Gibran Rakabuming Raka di meja Mahkamah Konstitusi maupun di ruang SPKT Bareskrim Polri. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ujian berat bagi integritas institusi kepolisian yang baru saja berganti nahkoda, serta keteguhan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah konstitusi di tengah impitan kepentingan politik yang luar biasa besar. Publik kini berdiri sebagai saksi, menunggu apakah hukum akan tegak berdiri sebagai panglima, ataukah ia kembali berkompromi dalam kalkulasi kalkulus kekuasaan.

Opini Ditulis Oleh: Qomaruzzaman, S.H.I., M.S.I

Ketua PKBH & Dosen  IAIN Pontianak

Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kalbar

Pengurus Wilayah PERGUNU Kalbar

Ilustrasi foto dari AI